Karenanya, UAH menilai bahwa BPIP telah memberikan beban konstruksi hukum pekerjaan ulama kepada para santri yang masih di level dasar, yang dalam konteks belum masuk untuk merumuskan sebuah hukum.
Jika memang tujuan BPIP ingin menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan Tanah Air atau penguatan kebangsaan dalam kontek agama, UAH menyarankan lebih baik temanya dibuat selaras dengan santri.
“Misalnya peran ulama dalam melahirkan kemerdekaan RI. Tebar ke 34 provinsi sehingga masing masing santri bisa melahirkan ulamanya masing-masing yang berkontribusi terhadap kemerdekaan RI. Yang menginspirasi, sehingga masing masing mengenal tokohnya. Santri itu tokohnya kan ulama,” ucapnya.
Terakhir, UAH menyarankan agar BPIP bisa berkonsultasi sehingga tidak menimbulkan polemik dan gejolak.
Baca Juga:Kritik Ketua MUI ke BPIP: Kesannya Cari Musuh dan Mementahkan Keteguhan Pancasila
