Selain itu, KPK juga mencatat bahwa sesuai data BMD Pemprov Banten terdapat 137 Situ dengan nilai total Rp 2,295 triliun. KPK mendapatkan ada Situ yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Karenanya, KPK mendorong agar proses sertifikasi atas Situ dapat disegerakan. Saat ini terdapat 3 Situ yang sedang dalam proses sertifikasi di BPN senilai total Rp 278 miliar, yaitu waduk Sindang Heula dengan luas 1,1 juta meter persegi dengan nilai estimasi Rp 276,7 miliar; Situ Citaman seluas 1.000 meter persegi dengan nilai estimasi Rp 200 juta, dan Situ Sindang Mandi seluas 6.000 meter persegi dengan nilai Rp 1,2 miliar.
Sedangkan terkait aset kendaraan dinas. KPK sebelumnya mencatat ada 37 kendaraan dinas yang masih dalam penguasaan pihak ketiga dengan nilai aset mencapai Rp 5,3 miliar. Sampai dengan Oktober 2020 telah dilakukan penertiban atas 12 kendaraan dinas dengan nilai Rp 1,2 miliar. KPK terus mendorong upaya penertiban dilakukan oleh Pemprov Banten.
Persoalan aset lainnya yang juga KPK temukan adalah terkait sengketa aset pemda dengan BUMN, pencatatan ganda antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta aset pemekaran yang belum diserahkan kepada pemda hasil pemekaran.
Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi mencakup 8 (delapan) area intervensi. Kedelapan fokus tersebut adalah optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan pengelolaan dana desa.
Baca Juga:Perkom Bikin Gemuk Struktur KPK, Dewas: Kami Sudah Ingatkan Pimpinan
KPK akan memaparkan capaian ke-8 area intervensi ini dalam rakor tersebut.
