SuaraBanten.id - Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara hari terahir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, diwarnai aksi walk out tiga orang saksi dari Partai Demokrat.
Mereka beralasan, keberatan dan permintaan partai berlambang bintang mercy itu tidak pernah ditanggapi oleh KPU Banten. Sedangkan, keberatan dan permintaan dari saksi partai lain direspon cepat oleh KPU.
"Karena banyak kecurangan dan ini juga menandakan KPU tidak profesional dan kami merasa tidak diberi keadilan oleh KPU," kata Salah satu saksi dari Partai Demokrat, Rohman Setiawan saat ditemui di Kantor KPU Banten, Minggu (12/05/2019).
Sebelumnya, mereka meminta KPU memeriksa kembali raihan suara legislatif untuk DPR daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kemudian jumlah suara legislatif untuk DPRD Banten Dapil Kota Serang, dan Dapil 4 Kota Cilegon. Selain itu, mereka juga meminta KPU mengecek ulang form DA1, D1 dan C1 Plano,
Baca Juga:Petinggi Demokrat Walk Out Setelah Prabowo Salahkan Presiden Sebelum Jokowi
"Kita inginkan mengkroscek hasilnya berapa sih sebetulnya, yang kami pegang C1 salinan tidak sama jumlahnya jika kita jumlahkan," jelasnya.
Rohman bahkan mencontohkan, untuk Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Bangen, partainya kehilangan 351 suara legislatif.
"Kami dipertontonkan ketidakadilan oleh KPU dan Bawaslu. Waktu itu kan jawabannya KPU jika hal itu dilakukan, maka tidak sesuai dengan PKPU," jelasnya.
Sebelumnya, rapat pleno tersebut sempat dihujani interupsi. Saksi Partai Demokrat Rohman mengatakan telah terjadi banyak kecurangan pemilu.
"Kita minta penyamaan data pemilu dari C1 kita, tapi tidak dikabulkan. Tapi keberatan dari partai lain dikabulkan," kata Rohman Setiawan.
Baca Juga:SBY Walkout, KPU: Padahal Dia Kami Perlakukan Istimewa
Bawaslu pun mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara untuk melakukan penghitungan suara dari Kecamatan Kosambi, Tangerang. Pembukaan itu hasil keberatan dari saksi Partai Gerindra Banten. Alasannya, telah terjadi kecurangan Pemilu di wilayah Tangerang tersebut. Sehingga Gerindra Banten merasa kehilangan suara.
"Kami KPU Banten, wajib hukum nya menjalankan rekomendasi Bawaslu Banten," kata Komisioner KPU Banten Eka Satyalaksmana.
Rapat Pleno Hari terahir KPU Banten dikawal Ketat oleh pasukan gabungan dari TNI Polri. Rapat sendiri telah berlangsung selama enam hari lalu. Setidaknya, ada 100 personil gabungan berjaga, termasuk anggota kepolisian yang dipersenjatai laras panjang.
"Kami mengantisipasi adanya gangguan yang mungkin terjadi dari luar, dan dapat menghambat jalannya Pleno," kata Kapolres Serang Kota AKBP Firman Affandi.
Pihak kepolisian berharap rapat pleno terahir di KPU Banten, dapat berjalan lancar meski terjadi banyak intrupsi.
"Sehingga nantinya, kita dapat memastikan jika hasil perolehan suara Pemilu 2019 di Provinsi Banten, telah melalui proses yang jujur dan adil," jelasnya.
Kontributor : Yandhi Deslatama
