DPMPTSP Banten Percepat Proses Perizinan Usaha Lewat OSS Berbasis Risiko

SuaraBanten.id - Kabar baik bagi para pengusaha dan investor di Provinsi Banten. Era birokrasi perizinan usaha yang berbelit dan memakan waktu kini mulai ditinggalkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Banten secara masif mengimplementasikan sistem Online Single Submission atau OSS Berbasis Risiko, sebuah terobosan digital yang dirancang untuk memangkas jalur birokrasi secara signifikan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Langkah ini bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, cepat, dan transparan di Banten.

Bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) hingga korporasi besar, ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah daerah serius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari semua skala.

Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Virgojanti, menegaskan bahwa perubahan ini membawa dampak langsung yang bisa dirasakan oleh para pengusaha.

Menurutnya, "dengan penerapan OSS berbasis risiko ini, pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien," kata Virgojanti.

Pahami Skala Usaha Anda: Kunci Memulai di Sistem OSS

Untuk memanfaatkan sistem ini secara maksimal, langkah pertama yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha adalah mengidentifikasi skala bisnis mereka.

Sistem OSS Berbasis Risiko secara cerdas membagi pelaku usaha ke dalam dua kelompok besar: Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non-UMK, dengan klasifikasi modal dan omzet yang jelas.

Baca Juga: Gubernur Andra Soni: Suara Ulama Didengar!

Usaha Mikro: Memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar atau penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.

Usaha Kecil: Memiliki modal usaha antara Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Usaha Menengah: Memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar hingga Rp10 miliar atau penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.

Usaha Besar: Meliputi usaha dengan modal lebih dari Rp10 miliar, serta usaha yang berbentuk badan usaha asing (Penanaman Modal Asing/PMA).

Klasifikasi ini sangat penting karena akan menentukan tingkat risiko dan jenis perizinan yang dibutuhkan, di mana usaha dengan risiko rendah akan mendapatkan proses yang jauh lebih cepat dan sederhana.

Bukan Sekadar 'Klik': Tiga Syarat Dasar yang Wajib Dipenuhi

Meskipun sistem OSS menjanjikan kemudahan, Virgojanti mengingatkan bahwa ada fondasi perizinan dasar yang tidak bisa ditawar.

Ini adalah "aturan main" yang harus dipenuhi untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, ada tiga pilar utama yang menjadi syarat dasar.

"Seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dengan sertifikat laik fungsi (SLF)," jelasnya.

Ketiga syarat ini merupakan bukti bahwa usaha yang akan dijalankan telah sesuai dengan tata ruang wilayah, tidak merusak lingkungan, dan memiliki bangunan yang aman serta layak fungsi. Setelah memenuhi persyaratan dasar ini.

"pelaku usaha juga harus memiliki perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan KBLI yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha," ungkapnya.

Implementasi sistem ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan di berbagai sektor.

"Sistem OSS RBA ini adalah tranformasi layanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan," pungkas Virgojanti, memberikan contoh konkret bagaimana digitalisasi perizinan dapat berdampak langsung pada sektor-sektor vital di Banten. (ADV)