Beredar Surat Dukungan Caleg DPR RI, Kesepuhan: Jangan Bawa Orang Baduy ke Urusan Politik

SuaraBanten.id - Sebuah surat dukungan terhadap Caleg DPR RI Dapil Banten 1 Tia Rahmania dari warga Baduy belakangan beredar. Terkait hal tersebut sesepuh masyarakat Baduy, Jaro Saija ikut angkat bicara.

Jaro Saija memastikan warga Baduy tidak berpolitik praktis dan ia tidak ingin dibawa-bawa ke persoalan politik, terlebih jika mengatasnamakan Baduy secara sepihak.

"Saya tidak tahu menahu soal mengatasnamakan (dukungan caleg) PDIP. Orang Baduy tidak ikut-ikutan politik," kata Jaro Saija dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Minggu(16/6/2024)

Rekaman video Jaro Saija itu pun beredar di kalangan awak media sekaligus memastikan tidak benar ada keterlibatan resmi masyarakat adat Baduy dalam surat dukungan Caleg DPR RI yang dikirim ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu (12/6/2024) lalu.

Baca Juga: Pasca Tradisi Seba Baduy, Wisatawan Mulai Padati Kawasan Wisata Baduy

Sebelumnya, beredar kabar Tia Rahmania membenarkan keaslian surat dukungan tersebut dan memastikan kebenaran dukungan Kasepuhan Citorek dan masyarakat Baduy.

Sama halnya dengan Jaro Saija, sesepuh Desa Kanekes, Ayah Kemik mengecam keras pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat Baduy.

Menurutnya warga Baduy hanya berharap hidup aman dan tenteram tanpa harus diseret-seret ke dalam urusan politik praktis.

"Jangan membawa-bawa orang Baduy ke urusan politik. Kami hanya bisa mendoakan semoga aman, uman, repeh, rapih dan loh jinawi. Urusan politik jangan dikait-kaitkan kepada orang Baduy," ungkapnya.

Bantahan Ayah Kemik menguatkan bukti surat dukungan Caleg DPR RI atas nama Tia Rahmania dibuat oleh pihak yang tak memiliki otoritas mewakili warga Baduy.

Baca Juga: Relawan Larikan Warga Baduy yang Keguguran ke RSUD Banten

Menurut Aktivis Kemanusiaan, Muhammad Arif Kirdiat yang seringkali mendampingi warga Baduy keputusan mengatasnamakan warga Baduy tidak bisa sembarangan. Dalam membuat keputusan para sesepuh adat Baduy harus terlebih dahulu bermusyawarah.

"Di dalam masyarakat Baduy keputusan dibuat secara kolektif, bukan sepihak," ungkap Arif yang baru saja pulang dari Chiang Mai, Thailand, untuk mempresentasikan kajian tentang warga Baduy.

Menanggapi hal yang sama, budayawan Uday Syuhada berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak mengatasnamakan masyarakat adat guna ambisi politik pribadinya. Apalagi ada indikasi pemalsuan tandatangan yang termasuk ke dalam tindak pidana.