Kades di Pandeglang yang Ancam Cabut Bansos Jika Tak Pilih Partai Demokrat Terancam Dipidana

SuaraBanten.id - Oknum kepala desa atau Kades di Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten berpotensi terjerat pidana buntut voice note (VN) yang mengancam akan menghapus bantuan sosial atau Bansos warga bila tak memilih caleg dan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang Febri Setiadi mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran dan menemukan bukti-bukti kuat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum kades.

Febri mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan internal, intruksi yang diberikan oknum kades terhadap ketua RT dan RW setempat untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu sudah masuk dalam unsur pelanggaran pemilu.

"Iya sudah masuk unsur (pelanggaran pemilu), bahkan ada potensi pidana," kata Febri saat ditemui usai gelar apel siaga Bawaslu, di Alun-alun Kota Serang, Kamis (23/11/2023) kemarin.

Baca Juga: Total Dukung Ganjar-Mahfud, Rano Karno Targetkan Suara Lampaui Jokowi di Pilpres 2019

Meski demikian, sampai saat ini pihaknya belum menentukan sanksi yang akan diberikan terhadap oknum kades tersebut lantaran masih menunggu hasil rapat pleno yang akan dilakukan oleh Panwascam Angsana.

"Sanksinya belum bisa dipastikan. Kita tunggu hasil rapat pleno. Hari Jumat (24 November) rapat pleno oleh panwascam, karena ini (kasusnya) tidak ditarik ke bawaslu," ungkapnya.

Febri juga masih akan memanggil saksi-saksi dan oknum kades untuk dimintai klarifikasi, termasuk 2 caleg dari Partai Demokrat yakni Iing Andri Djasari yang maju di kontestasi DPRD Kabupaten Pandeglang dan Rizki Aulia Natakusumah yang bakal maju di kontestasi DPR RI.

"Nanti tanggal 27 November dilakukan pemanggilan saksi-saksi, terus di tanggal 28 November kita undang beberapa pihak, termasuk yang bersangkutan. Sejauh ini kita panggil kadesnya dulu. Tapi ada kemungkinan besar dipanggil orang-orang yang namanya disebut dalam VN itu," tandasnya.

Secara aturan, larangan Perangkat desa berpolitik sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Baca Juga: Rano Karno Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Banten

Sedangkan, dalam Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 490 berbunyi, setiap kepala desa atau sebutan lain yang sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.