Masih Ada 271 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Serang, Tersebar di Enam Kecamatan

SuaraBanten.id - SuaraBanten.id- Serang yang merupakan ibu kota Provinsi Banten ternyata masih memiliki total sekira 271 hektare kawasan kumuh.

Ratusan hektare kawasan kumuh itu tersebar di enam wilayah kecamatan menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Iphan Fuad mengatakan, kawasan kumuh tersebar di 43 kelurahan serta 86 lingkungan rukun tetangga dan rukun warga di enam kecamatan yang ada di Kota Serang.

"Paling banyak luasan kawasan kumuh sementara ini ada di Kecamatan Kasemen, 54,21 hektare, masuk pada area pesisir," katanya dikutip dari Antara.

Baca Juga: Kejamnya Israel, Luncurkan 12 Ribu Lebih Serangan Udara ke Gaza Sejak 7 Oktober

Iphan memaparkan, kawasan kumuh yang ada di area perkotaan luasnya 105,17 hektare, antara lain ada di wilayah Kecamatan Serang, Taktakan, dan Cipocok Jaya.

Kemudian ia melanjutkan pemaparannya, ada 101,67 hektare kawasan kumuh di area semi perkotaan seperti Kecamatan Curug dan Walantaka.

Iphan mengungkapkan, penentuan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan kondisi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, sarana air bersih, keteraturan rumah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

"Kalau memang salah satu ada yang tidak masuk dalam indikator tersebut, maka sudah masuk dalam perhitungan kawasan kumuh, karena memang ada kategorinya mulai dari sedang, ringan, hingga berat. Jika tujuh kategori itu terpenuhi maka masuk kategori berat," katanya.

Menurut Iphan, kawasan kumuh yang ada di Kota Serang kebanyakan termasuk dalam kategori ringan dan sedang.

Baca Juga: Profil Aklani, Kades Banten Nyawer LC Pakai Uang Korupsi Proyek Rp 925 Juta

"Yang di Kecamatan Kasemen itu masuk ke kategori sedang meski luas kawasan kumuhnya memang lebih banyak di sana," katanya.

Iphan mengungkapkan, Pemkot Serang terus berupaya membenahi kawasan kumuh, antara lain dengan membantu membangun dan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di kawasan kumuh.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menurut dia, melibatkan instansi pemerintah terkait serta lembaga dan perusahaan mitra dalam membenahi kawasan kumuh.

"Kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, BAZNAS, TNI, dan juga perusahaan melalui CSR untuk membantu pembangunan RTLH," katanya.

"Kawasan kumuh itu tidak hanya bangunan, tapi tujuh indikator tadi yang harus diperbaiki," ia menambahkan.

Iphan juga mengemukakan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pembenahan kawasan kumuh.