Andi Gani: Tidak Ada Bandar, Tidak Ada Orang Kuat di Balik Musra

SuaraBanten.id - Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Indonesia Andi Gani Nuna Wea mengatakan anggaran penyelenggaraan Musyawarah Rakyat di 34 provinsi murni berasal dari urunan para relawan, tidak ada pihak yang mensponsori atau mendanai kegiatan politik itu.

“Relawan Pak Jokowi banyak, jadi tidak ada bandar, tidak ada orang kuat di balik Musra,” kata Andi Gani saat ditemui seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Andi mengatakan relawan akan membentuk susunan penanggung jawab Musra di masing-masing provinsi. Para penanggung jawab tersebut yang akan menyelenggarakan Musra melalui dana kolektif para relawan.

“Anggarannya patungan. Misalnya begini, ada relawan A membayar gedung, relawan B membayar bus, relawan C dia membantu konsumsi, ada yang membantu kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan belum ada estimasi jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar Musra di 34 provinsi.

“Kami tidak menghitung berapa banyak dana setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Kami rapat, siapa yang akan patungan, jadi tidak ada kalkulasi dana miliaran, tak ada sama sekali,” katanya.

Menurut pendiri Relawan Buruh Sahabat Jokowi itu tidak ada sokongan dana dari pihak yang ingin diajukan jadi bakal calon presiden melalui Musra.

Kegiatan tersebut, kata dia, benar-benar perwujudan demokrasi untuk menjaring suara rakyat.

“Tidak ada capres yang mendanai, tidak ada capres yang menggiring untuk menang dalam bursa ini. Benar-benar real demokrasi. Kami akan tugaskan setiap daerah, siapa tanggung siapa, siapa konsumsi, siapa yang menanggung tenda, itu terperinci, akan kami buka,” kata dia.

Baca Juga: Relawan: Jokowi Tidak Meng-endorse Rencana Perhelatan Musyawarah Rakyat

Musra Relawan Jokowi direncanakan untuk digelar di 34 provinsi yang dimulai pada 28 Agustus di Bandung, Jawa Barat, dan akan diakhiri pada 11 Maret 2023 di Jakarta.

Selain menyampaikan soal Musra, Andi mengatakan kedatangannya ke Istana pada Senin ini, juga guna mendiskusikan berbagai masalah bangsa dengan Presiden.

“(Membahas) beberapa masalah aktual yang terjadi di dalam negeri kemarin. Saya diskusi dengan Presiden, memberikan beberapa masukan, agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan merespons itu dengan cepat,” ujarnya. [Antara]