Presiden Serikat Buruh Turun Gunung, Desak Gubernur Banten Cabut Laporan

SuaraBanten.id - Langkah Gubernur Banten, Wahidin Halim yang polisikan buruh buruh yang terobos ruang kerjanya mendapat perhatian dua pimpinan tertinggi serikat buruh.

Diketahui, aksi buruh di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) hingga terobos ruang kerja Gubernur Banten membuat enam orang buruh menjadi tersangka dan dua diantaranya di tahan.

Atas penahanan sejumlah anggota buruh tersebut, dua presiden serikat buruh hadir ke Polda Banten. Keduanya yakni, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan langkah Gubernur Banten, Wahidin Halim yang pidanakan buruh.

Kedatangan keduanya sebagai bentuk perhatian atas solidaritas perjuangan yang dilakukan, dua petinggi serikat buruh ini tidak segan menginjakkan kakinya ke tanah Banten.

Baca Juga: Pidanakan Buruh, Mahasiswa Sebut Wahidin Halim Sejarah Kelam Kepemimpinan Banten

"Kami dua presiden buruh sengaja dateng ke Banten untuk menjemput anggota kami, sekaligus meluruskan informasi informasi yang beredar saat ini di masyarakat," ungkap Presiden KSPSI, Andi Gani kepada awak media di Mapolda Banten, Selasa (28/12/2021).

Dikatakan Andi, Polda Banten sudah melaksanakan protap dengan sangat benar, tidak ada barikade kepolisian yang menerobos masuk ke barisan masa aksi, tidak ada sama sekali.

"Jadi, Polda Banten sudah melaksanakan SOP Internalnya dengan sangat luar biasa, tidak ada benturan antara buruh dengan kepolisian, sekali lagi saya sampaikan tidak ada benturan apapun, tidak ada penerobosan paksa dari buruh maupun barikade kepolisian," tuturnya.

Lebih lanjut, massa yang masuk ke dalam ruangan Gubernur Banten adalah massa yang akan mengikuti audiensi. Namun, dikatakan Andi, tidak ada ruangan yang representatif sehingga terjadilah aksi spontanitas.

"Sebagai pimpinan buruh tingkat nasional, kami mengakui tindakan menduduki kursi gubernur, ataupun mengambil minuman dan makanan itu salah," ucapnya.

Baca Juga: Kritik Wahidin Halim Pidanakan Buruh, Mahasiswa Cilegon Sebut WH Tak Layak Jadi Gubernur

Akan tetapi, pasti ada dasar daripada kaum buruh yang melakukan hal tersebut. Dimana, kata Andi, mereka tidak ditemui oleh pejabat representatif dari Pemprov Banten.

"Itu yang terjadi, tidak ada rencana tidak ada perintah organisasi untuk melakukan itu. Saya sudah 12 tahun melalukan aksi tidak pernah ada benturan apapun, karena kami mengedepankan aksi damai tanpa kekerasan," jelasnya.

Dalam kasus ini, dua presiden serikat buruh meminta agar Gubernur Banten dapat mengambil restorative justice yang digaungkan oleh Kapolri, ada ruang untuk itu.

"Dengan besar hati juga kami meminta kepada Pak Wahidin Halim sebagai bapak, ini anak anaknya semua para buruh di Banten, agar segera mencabut laporan," pintanya.

Menurutnya, tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini hingga berlarut-larut. Pasalnya, semua menyadari pasti ada dasar pada saat melakukan hal tersebut.

Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada Polda Banten yang sudah melakukan penangguhan penahanan terhadap anggotanya. Karena bagaimanapun, dikatakan Andi, mereka adalah tulang punggung dirumahnya, mereka sangat ditunggu keluarganya, dan mereka tidak ada sama sekali niat untuk melakukan kejahatan, mereka bukan penjahat, tidak ada rencana melakukan kejahatan.

"Polda Banten sudah tepat untuk melakukan tindakan hukum, kami sangat menghargai itu. Tapi kami meminta secara persuasif kepada Kapolda Banten, kami menjaminkan diri kami sebagai pimpinan," ucapnya.

"Perjuangan buruh tidak akan pernah selesai, hari ini aksi buruh tetap dilanjutkan. Tapi kami berpesan tidak boleh ada aksi kekerasan apapun, perjuangan bisa dilakukan secara damai," imbuh Andi.

Ditempat yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan serta mempertegas kembali, bahwa pimpinan buruh KSPI dan KSPSI serta serikat buruh serikat kerja Se-Banten berterimakasih kepada Polda Banten yang sudah bekerja secara profesional secara profesional, terukur, terarah dan humanis sesuai dengan slogannya yaitu presisi.

"Kedua, tentu kita akan ikuti prosedur proses hukumnya, sebagai WNI yang taat, kelompok serikat pekerja terutama yang kami pimpin dan aliansi serikat pekerja yang lain akan tempuh proses hukumnya sesuai prosedur dan kami tentu lebih mengedepankan cara cara yang humanis bukan cara cara yang mengakibatkan dunia internasional buruk kepada kepolisian," ucapnya.

Iqbal juga meminta agar Gubernur Banten Wahidin Halim dapat menyudahi konflik antara pemangku kepentingan dalam hal ini Gubernur sebagai penguasa daerah dan rakyatnya yaitu kaum buruh.

"Kalo ini tidak dihentikan, tidak dicabut perkaranya, estalasi gerakan akan menguap, akhirnya kemana mana jadi meluas, yang dirugikan kan rakyat Banten juga, terutama Pemprov Banten," tutup Iqbal.

Kontributor : Firasat Nikmatullah