SuaraBanten.id - RSUD Tangerang penuh pasien COVID-19. Sebab 23 pasien COVID-19 datang bersamaan ke rumah sakit.
Mereka diangkut ambulans yang datang bersamaan pula. Video kedatangan mereka viral di media sosial. Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (HPI) RSU Kabupaten Tangerang, Hilwani memberikan penjelasan terkait video tersebut.
Dalam peristiwa itu ada 23 pasien tiba di RSU Kabupaten Tangerang. Namun secara keseluruhan sebanyak 107 pasien menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.
"Iyah itu betul, jadi saat itu memang Intalasi Gawat Darurat (IGD) nya lagi over. Jadi banyak rujukan-rujukan puskemas ke rumah sakit kita, (kalau) ambulannya engga sampai 10, karena 1 ambulan 1 pasien," ujar Hilwani saat dikonfirmasi, Jumat (18/6/2021).
"Kalau yang dirawat sudah 107 pasien, kalau yang di IGD 30-40 pasien, 23 di antaranya Covid-19," kata Hilwani.
Maka dari itu, Hilwani menegaskan jika pihaknya akan lebih selektif lagi dalam menerima pasien.
Pasalnya kapsitas di tempatnya sudah penuh atau overload.
"Iyah udah sementara, kita sleektif yah. Untuk rujukan, kita tidak bisa terima, karena ruangannya penuh. Soalnya ini saja sudah penambahan extra bed, sebelumnnya kan 92. Baru baru ini melonjak, jadi ditambah totalnya 107," tutupnya.
PSBB se-Jawa
Baca Juga: Pria Asal Indonesia Terkonfirmasi Positif Covid-19 Masuk Singapura Secara Ilegal
Presiden Jokowi diminta terapkan PSBB se-Jawa karena kasus COVID-19 tinggi karena mudik lebaran. Bahkan 5 organisasi profesi kedokteran umumkan desakan itu.
Mereka meminta pemerintah untuk bertindak cepat mengatasi lonjakan Covid-19 sebab rumah sakit sudah menuju kolaps, kebijakan PPKM Mikro dinilai tidak efektif.
Kelima organisasi itu antara lain; Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN).
"Kami mendorong pemerintah pusat memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentah terutama di Pulau Jawa dan memastikan implementasinya dilakukan dengan maksimal," kata kata Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Dr. Agus Dwi Susanto dalam jumpa pers virtual, Jumat (18/6/2021).
Agus menegaskan, PPKM Mikro ini kurang tepat, sebab banyak daerah yang tidak menerapkannya dengan maksimal, sehingga implementasi kebijakannnya perlu diperketat.
"PPKM Mikro ini saya rasa kurang tepat, jadi lebih pas PPKM seperti awal bulan Januari lalu, atau bahkan PSBB seperti tahun lalu, itu akan lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi di populasi," tegasnya.
Berita Terkait
-
Amnesty Minta Pelaku Pembubaran Ibadah GKPI Tangerang Diproses Hukum
-
Ketika Negara Melegalkan Prasangka, Mengapa Pembubaran Ibadah Selalu Berulang?
-
Kasus Pembubaran Ibadah Jemaat GKPI di Tangerang Berakhir Damai
-
Musim Kemarau Bikin Sungai Cisadane Surut
-
Kasus SGD Palsu Rp4,7 Miliar Masuk Kejahatan Berat! Polisi Didesak Bongkar Pemasoknya
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Sah Nikahi Amanda Rigby, Ramalan Lama Hard Gumay Tentang Asmara Andre Taulany Jadi Kenyataan?
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Media Israel Sindir Presiden Prabowo: Setahun Lalu Dukung Kami Sekarang Teriak Free Palestina
Pilihan
-
Miras Oplosan Tewaskan 4 Orang di Cianjur, 2 Korban Masih Kritis
-
Tangis Ibrahim al-Madani Saat Pertama Azan di Masjidil Haram, Sang Muazin Tutup Usia di 51 Tahun
-
Merumuskan Kembali Bisnis Media Masa Depan di Local Media Summit 2026
-
KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
-
KPK Geledah Rumah Mewah Polisi Yayat Sudrajat di Depok, Terkait Kasus Suap Bekasi
Terkini
-
Banten Jadi Tuan Rumah Latihan Militer 19 Negara
-
Konflik Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg Berakhir Damai, Warga Minta Maaf Secara Terbuka
-
Kekeringan di Tangsel Semakin Meluas hingga 30 Titik, 3.423 Jiwa Terdampak
-
Pengelola TPST Abu & Co Terancam Sanksi Pidana Jika Terbukti Cemari Sungai Cisadane
-
10 Hari Beroperasi, Gubernur Banten Puji Solidaritas Relawan Pencarian 5 Jurnalis di Selat Sunda