SuaraBanten.id - Kontroversi kerumunan massa Jokowi terus bergulir sampai Jokowi dilaporkan polisi dan ada seruan tangkap Jokowi. Di balik itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Achmad Baidowi justru salahkan Satgas COVID-19.
PPP nilai Jokowi tidak bersalah. Yang salah dalam kerumunan itu adalah panitia lapangan dan Satgas COVID-19 yang membiarkan kerumunan tersebut.
Jokowi sempat dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran kerumunan saat kunjungan ke Nusa Tenggara Timur/NTT beberapa waktu lalu. Namun laporan itu ditolak.
"Melaporkan itu hak setiap warga negara, namun polisi dalam memproses laporan tentu saja melihat kenyataan di lapangan. Maka yang paling bertanggungjawab terhadap adanya kerumunan adalah panitia di lapangan dan Satgas Covid-19 yang melakukan pembiaran," kata pria yang akrab disapa Awiek saat dihubungi Suara.com, Kamis (25/2/2021).
Baca Juga: Wacana Revisi UU ITE, Mahfud MD ke Publik: Jangan Alergi Terhadap Perubahan
Dalam peristiwa di NTT yang mengakibatkan orang berkerumun menurutnya hal itu disebabkan karena spontanitas saja.
Terlebih satgas covid dinilai tak sigap.
"Apalagi terjadi spontanitas bukan direncanakan," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Terkait peristiwa kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja di Kabupaten Sikka, NTT.
Laporan terhadap peristiwa kerumunan Jokowi rencananya akan dilakukan hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Pelapor adalah Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan. Dugaannya Jokowi telah melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: PA 212 Minta Kapolri Mundur Kalau Tak Berani Tangkap Jokowi
"Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil," kata Kurnia, Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Rabu (24/2) kemarin.
Kurnia menjelaskan, dugaan pelanggaran protokol kesehatan itu berkaitan dengan terjadinya kerumunan massa yang menyambut Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Kabupaten Sikka, NTT.
Kurnia berharap laporan tersebut nantinya dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Adapun, pihaknya berencana melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri sekira pukul 10.00 WIB Kamis pagi ini.
"Dengan semangat menuju Indonesia bebas Covid-19 dan prinsip semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum," katanya.
Berita Terkait
-
Hapus Postingan Kaskus Kurang Bersih, Ada Jejak Pemilik Fufufafa Tahu Jadwal Jokowi
-
Jokowi dan Prabowo Disebut Tak Masalah Pramono jadi Gubernur Jakarta, Asal...
-
Tempel Terus Ahmad Luthfi, Jokowi Soal Peluang Menang di Pilkada Jateng: Nggak Usah Sombong
-
Kampanye Akbar di Benteng Vastenburg Solo, Ahmad Luthfi Pamer Didukung Jokowi
-
Akademisi Soroti Pengaruh Jokowi Pasca Lengser Mulai 'Luntur', Gelar Doktor Bahlil Jadi Contoh
Terpopuler
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Deddy Corbuzier Ngakak Dengar Kronologi Farhat Abbas Didatangi Densu: Om Deddy Lagi Butuh Hiburan
Pilihan
-
Data Ekonomi China Dorong Rupiah Berotot di Perdagangan Senin Pagi
-
Harga Emas Antam Mulai Naik Lagi, Hari Ini Tembus Rp1.476.000/Gram
-
Marselino Ferdinan Dituduh Biang Kerok Eliano Reijnders Dicoret STY: Kalah Sama Camat...
-
Perbandingan Giovanni Van Bronckhorst vs Shin Tae-yong, Adu Pantas Jadi Pelatih Timnas Indonesia
-
Patut Dicontoh! Ini Respon Eliano Reijnders Usai Kembali Terdepak dari Timnas Indonesia
Terkini
-
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Tangerang Tanggapi Kericuhan Konfercab
-
Pelaku Penganiayaan Sekuriti di Serang Ditangkap, Salah Satunya Anak Anggota DPRD Banten
-
Truk Tanah di Teluknaga Tangerang Lindas Bocah 9 Tahun Hingga Kakinya Remuk
-
Ustaz di Serang Dipolisikan Gegara Remas Payudara Seorang Remaja Putri
-
Dewan Pers Dukung Penuh BRI Fellowship Journalism 2025