Disamakan Seperti Hewan, Pigai: Aktor Utama Rasisme Ada di Lingkaran Jokowi

SuaraBanten.id - Presiden Joko Widodo didesak turun langsung menindaklanjuti kasus rasisme yang menimpa eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Sebab, Pigai menyebut jika aktor utama kasus rasisme di Indonesia berada di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi. 

Pernyataan itu disampaikan Pigai setelah dirinya menjadi korban penghinaan akun Facebook bernama Ambroncius Nababan. Pigai disandingkan dengan gorila usai mengomentari soal vaksinasi Covid-19.

Terkait hal itu, Pigai menganggap kejahatan terhadap rakyat Papua yang selama ini dilakukan dan terus terjadi karena didasari adanya rasisme kolektif.

"Pelaku yang pemegang remote control-nya itu ada di dalam kekuasaan. Mereka-mereka yang mengeluarkan pernyataan rasis itu bukan aktor utama. Aktor utama ada di dalam lingkaran (Jokowi)," kata Pigai kepada Suara.com, Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Komnas HAM Soroti soal Siswi Wajib Jilbab, Eks Wako Padang Bilang Begini

"Karena itu sepanjang negara tidak mengambil posisi secara tegas dan jelas itu masalah tidak akan bisa menyelesaikan persoalan," sambung Pigai.

Pigai berujar, Jokowi tidak hanya harus sekadar turun tangan menghentikan segala bentuk tindakan rasis. Melainkan Jokowi juga diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan negara yang lebih baik dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

"Iya, Jokowi tidak hanya sekadar turun tangan. Tetapi membangun sistem pengelolaan negara yang lebih berorientasi kepada penghormatan kepada hak asasi manuasia, demokrasi berkeadilan dan non diskriminasi secara sistemik. Jadi mengubah sistem juga membersihkan orangnya begitu. Jadi tidak hanya satuan-satuan begitu ecek-ecek itu gak bisa," tutur Pigai.

Korban Rasisme

Natalius Pigai tengah menjadi buah bibir karena diduga menjadi korban rasisme. Hal itu diutarakan Natalius Pigai lewat jejaring Twitter miliknya pada Minggu (24/1/2021).

Baca Juga: Paksa Siswi SMKN 2 Padang Pakai Hijab, Pengacara: Sekolah Melanggar HAM!

Natalius Pigai berkicau, semasa pemerintahan Presiden Jokowi, kejahatan HAM di Papua cenderung didasari atas rasisme.