2 Tahun Korban Tsunami Banten Masih Tinggal di Huntara, Ini Kata Pemerintah

Saat ini Pemkab Pandeglang tengah menyiapkan persyaratan untuk pembebasan lahan. Jika proses pembebasan lahan sudah rampung, pembangunan Huntap akan segera dilakukan melalui proses tender dini. 

Terkait kebutuhan lahan dan lokasi lahan, Irna tidak tak  menjelaskan secara detail. Namun Irna menerangkan, pembebasan lahan merujuk pada lokasi yang telah dilakukan  tim appraisal (penilai) dua tahun lalu. 

"Tim appraisal yang kami tuju itu, tanahnya mau memakai tim appraisal yang dua tahun lalu harganya. Jadi yang akan kami lakukan pembebasan lahan itu di tempat appraisal yang dulu lakukan. Jadi harganya masih harga lama dan mereka mau menerima, karena kami punya anggaran segitu dan mereka mau nerima, masa mereka (pemilik lahan red) mau bisnis ditengah kondisi seperti ini," beber Irna.

Irna memahami perasaan korban tsunami yang masih menetap di Huntara yang mengaku dianaktirikan lantaran para korban tsunami di wilayah lain sudah menempati Huntap. Kendati begitu, Irna menegaskan sejauh ini pemerintah tidak tinggal diam.

Baca Juga: Dua Tahun Tsunami Banten, Para Korban Masih Menderita di Huntara

"Iya merasa dianaktirikan. Tapi mereka tahu karena semua by proses kita gak diam. Ya satu sisi happy dan yang di sana ko gitu sih. Tapi InsyaAllah pendekatan dari Camat, TNI, Porli kita berikan pemahaman. Memang semua di tunjukkan ke saya, ko ibu pilih kasih, tapi kita akan selesaikan bersama karena kita diberikan support yang sangat besar oleh pemerintah pusat,"tandas Irna.

Diberitakan sebelumnya,  Dua tahun bencana tsunami menerjang Banten, para korban masih ada yang menderita dan merasa dianaktirikan pemerintah. 

Hal ini beralasan lantaran hingga kini mereka masih menetap di hunian sementara (Huntara) yang berlokasi di Kampung Pasir Malang, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur. 

Padahal korban tsunami lainnya di Pandeglang kini sudah menerima kunci Hunian Tetap (Huntap) yang di bangun pemerintah.

Para korban sudah berkali-kali menagih janji pada pemerintah pasca bencana yang diakibatkan erupsi gunung Anak Krakatau (GAK) pada 22 Desember 2018 tersebut.

Baca Juga: Banjir Pandeglang, Akses Jalan ke Satu Kecamatan Putus

Kontributor : Saepulloh