Menteri Ketenagakerjaan: Buruh yang Kerja Saat Pilkada Dapat Upah Lembur

SuaraBanten.id - Para pengusaha diingatkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar memberi kesempatan pada para buruh untuk menggunakan hak suaranya, sembari tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal ini ia sampaikan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tertanggal 7 Desember 2020. Surat ini ditujukan bagi para Gubernur di seluruh Indonesia.

Meski tidak semua daerah di Indonesia menggelar Pilkada, ia menyampaikan bahwa Hari Libur Nasional juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada.

"Bagi pekerja atau buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja atau buruh dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Menaker dalam keterangannya yang dikutip di Laman Kemnaker.go.id, Selasa (8/12/2020).

Baca Juga: Besok Pilkada, Ini Pesan Pakar Epidemiologi Agar Kasus Covid-19 Tidak Naik

Menaker juga menyebut, bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Begitupun dengan pekerja atau buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan tetap harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya," tegasnya.

Selain itu, Ida menyebut, pekerja atau buruh, pengusaha, dan seluruh stakeholder untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Saat ini kita masih dalam situasi pandemi Covid-19. Selalu patuhi protokol kesehatan secara ketat, agar kita tetap produktif dan aman dari Covid-19," pungkasnya.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, TPS di Sumut Wajib Terapkan Protokol Kesehatan