SuaraBanten.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, bahwa partainya mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap kadernya, yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait kasus korupsi bansos Covid-19.
"Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Hasto menegaskan PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan atau OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kader-nya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kader-nya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," ujarnya.
Kalau sudah menyangkut hal tersebut, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati selalu memberikan arahan kepada kader-nya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak korupsi.
"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," ucap dia.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti rakernas, lanjut dia, sikap antikorupsi selalu ditanamkan.
"Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi tersebut," tuturnya.
Baca Juga: Usai Diperiksa KPK, Mensos Juliari Batubara Keluar dengan Kondisi Diborgol
Hasto menambahkan bahwa PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut, dan partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.
"Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," katanya. Antara
Berita Terkait
-
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Sudah Kembalikan Rp8,4 M ke KPK, Klaim Jadi Korban Kasus Haji
-
KPK Limpahkan Suap Impor Bea Cukai ke Pengadilan Tipikor, Nilai Lebih Rp40 Miliar
-
Guntur Romli Singgung Pernyataan JK: Jokowi Dinilai Berkhianat ke Banyak Tokoh
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Ratu Amalia Hayani Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD Golkar Cilegon Gantikan Ati Marliati
-
Ternyata Korban Pembunuhan! 6 Fakta Terungkapnya Kasus Mayat Wanita di Cipocok Jaya Serang
-
Polisi Tangkap Pria Berinisial S, Terduga Pembunuh Wanita yang Membusuk di Cipocok Jaya
-
Misteri SK 'Sakti' Sekda Tangsel: 6 Kejanggalan Perpanjangan Jabatan Bambang Noertjahjo
-
Mafia Tanah Terbongkar! 7 Fakta Penahanan 6 Pejabat BPN Kota Serang Terkait Pungli Rp2 Miliar