SuaraBanten.id - Kekinian, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Banten menyatakan belum ada aturan yang menjelaskan cara melayani pasien COVID-19 yang dirawat di luar daerah dalam menyalurkan hak pilihnya. Jadi ada kemungkinan si pasien kehilangan hak pilihnya.
Dikutip dari Banten News, mitra SuaraBanten.id, Komisioner KPU Provinsi Banten, Nurhayat Santosa menyatakan bahwa sesuai PKPU 6 tahun 2020 pasal 73 pasal 1 dijelaskan sebagai berikut.
Petugas KPPS dapat melayani hak pilih pasien COVID-19 yang sedang dirawat atau isolasi mandiri dengan cara mendatangi, serta mendapatkan persetujuan saksi dan pengawasan TPS dan tetap mengutamakan kerahasian pemilih.
Namun aturan itu hanya untuk pasien yang dirawat di rumah sakit atau sedang melakukan isolasi mandiri di dalam wilayah yang sedang melakukan pemilihan. Atau dengan kata lain bukan di luar daerah.
Sejauh ini, Nurhayat Santosa menyatakan KPU Provinsi Banten belum memiliki aturan tentang pelayanan bagi pemilih yang berada di luar daerah sehingga ia belum tahu harus melakukan apa.
"Ya (kemungkinan tidak bisa memilih), karena itu di luar wilayah. Pilkada mengurusi yang berada di wilayah setempat. Berbeda kalau Pemilu, yang di luar wilayah kewenangannya ada di KPU setempat, sebab Pilkada lebih spesifik di wilayah tertentu," ungkapnya pada Selasa (1/12/2020).
"Jadi untuk warga di sini (Pandeglang) yang dirawat di luar wilayah, kami belum ada regulasinya jadi belum tahu memperlakukan mereka seperti apa," tambahnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan, warga yang sedang dirawat di fasilitas kesehatan atau sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dengan catatan masih dalam satu wilayah, baru bisa dilayani petugas pemungutan suara setelah pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.
Lepas pukul 12.00 WIB petugas pemungutan suara, pengawas TPS dan saksi akan mendatangi lokasi pemilih yang sedang dirawat atau isolasi mandiri, supaya mereka bisa menyalurkan hak pilihnya. Data orang yang dirawat atau isolasi mandiri di dapatkan langsung dari tim gugus tugas COVID-19.
Baca Juga: Banten Akan Gelar Pilkada, Empat Kabupaten Masuk Zona Merah Corona
"Kalau yang dirawat atau dikarantina akan dilayani pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Bagaimanapun yang harus diutamakan pemilih di TPS dulu. Tapi orang yang sakit bukan karena COVID-19 pun tetap akan kami layani," kata Nurhayat Santosa.
Bagi warga yang sedang dirawat di rumah sakit dan jaraknya jauh dari tempat tinggal pasien tetap akan dilayani petugas pemungutan suara yang berada paling dekat dengan lokasi rumah sakit. Dan bukan petugas tempatnya berdomisili.
"Kalau yang dirawat di rumah sakit nanti TPS terdekat yang melayani, karena sudah diatur juga. Contohnya bila pemilih dirawat di rumah sakit Pandeglang, namun asalnya dari Sumur lantas didatangi petugas tempat domisilinya, maka saat tiba, waktu pemilihan sudah habis," tukasnya.
Berita Terkait
-
Review In the Hand of Dante: Sebuah Refleksi tentang Seni dan Kehilangan
-
Gara-Gara Tutup Mulut, Almiron Jadi Korban Pertama Aturan Baru Piala Dunia
-
Mendag Terbitkan Aturan Baru, Begini Tata Cara Ekspor Komoditas SDA Lewat PT DSI
-
Wajib Tahu! Ini 4 Perubahan Aturan yang Akan Diterapkan di Piala Dunia 2026
-
Lampu Hijau Bukan Berarti Boleh Jalan, Ini Aturan Yellow Box Junction yang Sering Dilanggar
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban