SuaraBanten.id - Penelitian vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Brasil ditunda karena adanya temuan yang tidak terduga. Apa kata Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Indonesia?
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 IDI Prof. Zubairi Djoerban, masyakarat harus menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang akan menilai berdasarkan uji klinis vaksin di berbagai negara.
"Bisa kita menunggu penilaian BPOM dari hasil penelitian di banyak negara yang lain. Apakah vaksin China, Sinovac ini efektif dan aman atau tidak," ujar Prof. Zubairi saat dihubungi suara.com, Rabu (11/11/2020).
Ia mengatakan nantinya BPOM akan mengeluarkan putusan, apakah vaksin sinovac tetap mendapat Emergency Use Authorization (EUA) atau tidak.
EUA adalah persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat, misalnya seperti masa pandemi Covid-19.
EUA biasanya diberikan karena saat ini semua obat dan vaksin Covid-19 kebanyakan masih dalam tahap pengembangan.
"Menunggu dikeluarkannya izin sementara Emergency Use Authorization oleh BPOM, dan sekarang belum keluar," jelas Prof. Zubairi.
Selain menunggu BPOM, masyarakat juga bisa bersabar menunggu selesainya uji klinis tahap 3 akhir, hingga hasil lengkapnya dipublikasi oleh peneliti.
"Jadi misalnya, di Indonesia vaksin yang diimpor dari China udah dateng, harusnya sabar sedikit menunggu uji klinik fase 3 selesai baru dipakai," katanya.
Baca Juga: Brasil Tunda Uji Klinis Vaksin Sinovac, Ini Kata Satgas Covid-19
Hal ini tentu saja sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang mengakui jika vaksin dibutuhkan cepat tapi bukan berarti dilakukan dengan tergesa-gesa, harus juga dipastikan efektif dan aman penggunaannya.
"Jadi masih mungkin bahwa vaksin sinovac sebetulnya aman, masih mungkin juga tidak aman, belum tahu kita, perlu nunggu beberapa hari ke depan. Masih menunggu hasil dari penelitian yang dikerjakan mengenai penyebab efek samping itu," tutur Prof Zubairi.
Profesor yang berpraktik di RS Kramat 128 Jakarta Pusat itu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 10.000 relawan uji klinis di Brasil menerima vaksin, namun ada satu orang yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius, sehingga uji klinis ditangguhkan.
Sampai saat ini belum ada kejelasan apa penyebab relawan tersebut mengalami KIPI serius. Sedangkan pihak sinovac sendiri mengklaim jika KIPI serius atau Serious Adverse Event (SAE) yang dialami seorang relawan itu tidak berkaitan dengan vaksinasi.
"Setelah berkomunikasi dengan mitra Institut Butantan Brasil, kepala institut tersebut yakin bahwa insiden KIPI serius atau SAE tersebut tidak ada hubungannya dengan vaksin. Sinovac akan terus berkomunikasi dengan Brasil mengenai masalah ini. Uji klinis di Brasil dilakukan secara ketat sesuai dengan persyaratan GCP (good clinical practice) dan kami yakin dengan keamanan vaksin tersebut," terang Sinovac di situsnya.
Berita Terkait
-
Bedak Viva Plastik Sudah BPOM atau Belum? Begini Cara Mengeceknya
-
Bahaya Menggunakan Krim Malam Racikan Tanpa BPOM dalam Jangka Panjang, Efeknya Bisa Permanen?
-
Richard Lee Protes Saksi Ahli BPOM: Tanpa Uji Lab Kok Bisa Langsung Simpulkan Pelanggaran?
-
IDAI: Keamanan Pangan MBG Tak Cukup dengan Guru Mencicipi Makanan
-
Aturan BPA Makin Ketat, Industri Galon Guna Ulang Minta Waktu hingga 2031
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
DPRD Banten Soroti Tukin Kepala Sekolah SMA dan SMK Rp14,5 Juta, Minta Dievaluasi
-
Terancam Sanksi Disiplin Berat, Oknum Pejabat Satpol PP Kabupaten Tangerang Dilaporkan ke Polisi
-
Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali
-
Sampah Karton Aseptik Melonjak, Kemenperin dan KLH Genjot Penerapan EPR
-
Istri Korban Hilang Kapal Arupadhatu 1 Minta Pencarian Dilanjutkan hingga Krui dan Enggano