Banten Menuju Wisata Halal, Dilarang Jual Barang Haram dan Atraksi Porno

SuaraBanten.id - Wisata Banten saat ini tengah disiapkan untuk menjadi wisata halal oleh Dinas Pariwisata (Dispar) setempat. Kekinian, Pemprov Banten juga akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Banten sangat berpotensi menjadi wisata halal, itu harus ada sertifikasi, di internal kita obrolkan di bidang-bidang, MUI kita perlu koordinasi,” kata Kepala Dispar Banten, Agus Setiawan, Sabtu (3/10/2020).

Ia menyebut, pedoman wisata halal yang bertujuan memudahkan umat muslim tersebut belum lama keluar dari Kementerian Pariwisata.

Kemudahan yang dimaksud diantaranya memudahkan umat muslim melaksanakan ibadah, seperti ada musala dan juga di tempat wisata itu tidak ada yang menjual yang diharamkan oleh agama serta tidak ada atraksi pornografi.

Baca Juga: Teddy PKPI: Banyak Orang Baru Tahu MUI adalah LSM

“Kita pada dasarnya wisata halal itu ada kemudahan umat muslim, rumah makan kita halal destinasi halal tidak ada atraksi ke pornografi,” ungkapnya, melansir Bantenhits (jaringan Suara.com).

Selain itu, kepala Dinas baru ini memprediksi, saat wabah Covid-19 berhasil ditemukan obatnya, otomatis sektor pariwisata akan segera terangkat. 

“Setelah masa normal wisata akan panen, karena yang tadinya mau jalan jalan tapi tidak jalan jalan, Begitu kondisinya normal akan dilampiaskan, sekarang peluang kita untuk memperbaiki,” jelasnya.

Banten memang memiliki sejumlah destinasi yang menarik, seperti salah satunya Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Kabupaten Pandeglang yang menjadi pesona tersendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Banten nomor 6 tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten, daerah yang terletak di ujung Pulau Jawa ini memiliki 8 Destinasi Wisata Provinsi (DPP) dan 11 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Baca Juga: Syekh Ali Jaber: Sabar, Sabar, Kita Harus Berbaik Sangka

Agus menuturkan, 8 Destinasi Pariwisata Provinsi itu terletak di kawasan strategis pariwisata Provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten kota.