Mal Pelayanan Publik Diresmikan, Bupati Irna Ngeluh Nggak Ada Mal Shopping

SuaraBanten.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tjahjo Kumolo meresmikan mal pelayanan publik (MPP) milik Pemkab Pandeglang, Senin (31/8/2020). Pusat layanan ini diketahui pertama di Banten.

MPP yang menempati bekas Gedung Setda Pandeglang itu dirtempati 23 instans serta 233 layanan yang ada di dalamnya.

Kehadiran MPP ini diharapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merangsang daerah lain untuk berinovasi.

Dengan layanan unggulan perizinan berbasis online sistem di antaranya anjungan Disduk mandiri, layanan pembuatan paspor, balai nikah dan layanan air siap minum.

"Mall pelayanan publik ini merupakan mall pertama di Provinsi Banten, semoga yang pertama di Pandeglang ini nanti akan merangsang semua daerah-daerah yang ada di tingkat dua di Banten," ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, sejak lima tahun terakhir Kemenpan RB terus mendampingi sejumlah daerah.

Kendati belum seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk memiliki mal pelayanan publik (MPP) agar masyarakat dapat mudah mengakses pelayanan, seperti mengurus KTP, akte kelahiran dan sebagainya.

"Bagaimana untuk bisa dipercepat dengan baik termasuk hal-hal lain yang saya kira itu harus diakomodasikan," katanya.

Tjahjo mengakui semua daerah di Indonesia belum memiliki MPP. Dia mengemukakan, setiap daerah yang memiliki inovasi-inovasi sekecil apapun diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Mal Pelayanan Publik Sidoarjo Dijadikan Ruang Isolasi, Muat 129 Pasien

Dia juga mengapresiasi keberadaan MPP di Banyuwangi, Bogor, Pekanbaru dan Bandung yang merupakan MPP terbaik saat ini.

"Untuk meningkatkan pertumbuhan peningkatan kepedulian pada warga masyarakat tugas pemerintah daerah tadi harus memberikan pelayanan yang semakin cepat semakin efektif semakin transparan, mana-mana yang harus bayar bayarnya berapa kalau bisa selesai per jam," jelasnya.

Reformasi birokrasi sangat penting, tetapi tidak hanya dalam lingkup tata kelola pemerintah tetapi di seluruh instansi baik TNI, kepolisian kejaksaan, instansi terkait yang lain termasuk swasta yang ada dan BUMN dan BUMD.

Apalagi visi misi dengan empat skala prioritas Presiden Jokowi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan reformasi birokrasi reformasi birokrasi.

"Ke depan reformasi birokrasi yang intinya bagaimana birokrasi yang panjang untuk mengambil keputusan itu diambil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pola fikir struktural dirubah menjadi pola pikir fungsional. Ini yang ingin kita memberi kesempatan pada teman-teman ASN untuk terus berprestasi," imbuhnya.

Sementara, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, MPP merupakan hasil tiruan dari daerah lain seperti Banyuwangi, Sumedang dan Bogor yang lebih dulu memiliki pusat layanan tersebut yang digarap sejak tahun 2019.

Irna mengklaim pendapatan daerah yang dimiliki Pandeglang terkecil di Banten, namun dirinya tetap berniat untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

"Fisikal kami, APBD kami memang sangat kecil Se-Provinsi Banten, tetapi niat baik untuk memberikan pelayanan rakyat dan masyarakat kami. Mal shopping memang belum ada, karena aksesibilitas belum ada, investor kurang banyak di sini. Tapi bagaimana niat kami pelayanan satu pintu yang juga jadi tujuan, visi misi tujuan bapak Jokowi," katanya.

Lantaran pendapatan daerah kecil sehingga Pemkab belum bisa mendirikan gedung baru, hanya memanfaatkan eks gedung Setda yang di sulap menjadi MPP.

Keberadaan kata ini bakal memperpendek alur birokrasi. Sebab sejak dilakukan uji coba selama tiga minggu MPP didatangi 200 pemohon setiap harinya.

"Semoga pelayanan administrasi, perizinan, non perizinan bisa mempermudah dan memperpendek birokrasi, mempercepat pelayanan yang selama ini selalu banyak aduan dan kritikan masyarakat," katanya.

Kontributor : Saepulloh