"Untuk meningkatkan pertumbuhan peningkatan kepedulian pada warga masyarakat tugas pemerintah daerah tadi harus memberikan pelayanan yang semakin cepat semakin efektif semakin transparan, mana-mana yang harus bayar bayarnya berapa kalau bisa selesai per jam," jelasnya.
Reformasi birokrasi sangat penting, tetapi tidak hanya dalam lingkup tata kelola pemerintah tetapi di seluruh instansi baik TNI, kepolisian kejaksaan, instansi terkait yang lain termasuk swasta yang ada dan BUMN dan BUMD.
Apalagi visi misi dengan empat skala prioritas Presiden Jokowi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan reformasi birokrasi reformasi birokrasi.
"Ke depan reformasi birokrasi yang intinya bagaimana birokrasi yang panjang untuk mengambil keputusan itu diambil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pola fikir struktural dirubah menjadi pola pikir fungsional. Ini yang ingin kita memberi kesempatan pada teman-teman ASN untuk terus berprestasi," imbuhnya.
Baca Juga: Mal Pelayanan Publik Sidoarjo Dijadikan Ruang Isolasi, Muat 129 Pasien
Sementara, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, MPP merupakan hasil tiruan dari daerah lain seperti Banyuwangi, Sumedang dan Bogor yang lebih dulu memiliki pusat layanan tersebut yang digarap sejak tahun 2019.
Irna mengklaim pendapatan daerah yang dimiliki Pandeglang terkecil di Banten, namun dirinya tetap berniat untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.
"Fisikal kami, APBD kami memang sangat kecil Se-Provinsi Banten, tetapi niat baik untuk memberikan pelayanan rakyat dan masyarakat kami. Mal shopping memang belum ada, karena aksesibilitas belum ada, investor kurang banyak di sini. Tapi bagaimana niat kami pelayanan satu pintu yang juga jadi tujuan, visi misi tujuan bapak Jokowi," katanya.
Lantaran pendapatan daerah kecil sehingga Pemkab belum bisa mendirikan gedung baru, hanya memanfaatkan eks gedung Setda yang di sulap menjadi MPP.
Keberadaan kata ini bakal memperpendek alur birokrasi. Sebab sejak dilakukan uji coba selama tiga minggu MPP didatangi 200 pemohon setiap harinya.
Baca Juga: Kebakaran di Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya, Pengunjung Panik
"Semoga pelayanan administrasi, perizinan, non perizinan bisa mempermudah dan memperpendek birokrasi, mempercepat pelayanan yang selama ini selalu banyak aduan dan kritikan masyarakat," katanya.
Berita Terkait
-
Kemeriahan Ramadan: Serunya Lomba Islami hingga Late Night Sale Tengah Malam di Deretan Mal Ini
-
Apakah Pekerja Gaji Rp4 Juta Wajib Bayar Zakat Mal? Ini Perhitungannya Nisabnya
-
Zakat Fitrah untuk Saudara Sendiri: Hukum dan Penjelasan Lengkap
-
Kupas Tuntas Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Kapan Bayar dan Berapa Jumlahnya?
-
Ramadan di Senayan City Lebih Meriah: Instalasi Megah dan Pertunjukan Timur Tengah Siap Hipnotis Pengunjung!
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Hari Pertama Pembebasan Tunggakan Pajak dan Denda di Samsat Cikande, Petugas Kurang Persiapan
-
Samsat Kota Serang Diserbu Warga, Antre Sejak Subuh Demi Bebas Tunggakan Pajak dan Denda
-
Curhat Warga Serang Pemilik Corolla DX 1980 Bayar Pajak Rp982 Ribu, Padahal Nunggak 9 Tahun
-
Dari Korea, Amerika, ke Nigeria: Kisah Sukses Parfum dari Sidoarjo Didukung BRI UMKM EXPO(RT) 2025
-
Tolong Bupati Lebak! Ada Warga Tinggal di Gubuk Reot yang Nyaris Roboh