Ngadu ke Jokowi, 173 Petani Deli Serdang Tiba di Serang, Longmarch 41 Hari

SuaraBanten.id - Ratusan petani dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang melakukan aksi jalan kaki untuk mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), tiba di Kota Serang, Banten.

Sebelumnya, rombongan yang berjumlah 173 petani itu berlabuh di Merak, Kota Cilegon pada, Senin (3/8/2020) malam.

Rombongan tiba di Kota Serang pada Selasa (4/8/2020). Mereka sudah longmarch selama 41 hari.

Ratusan petani tersebut berencana mengadukan permasalahan penggusuran yang mereka alami ke Jokowi.

Tercatat ada 1.520 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak atas penggusuran itu. Rinciannya, 810 KK dari Kampung Simalingkar, dan Sei Mencirim sebanyak 710 KK.

Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar Bersatu, Aris Wiyono mengatakan, aksi jalan kaki yang dilakukan para petani Deli Serdang tak lain untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Menurutnya para petani merasa kecewa terhadap negara yang tidak hadir dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Pasalnya lahan pertanian milik para petani dan warga sekitar dirampas secara paksa dan digusur oleh salah satu BUMN yakni PTPN II.

"Kami adalah korban dari penggusuran paksa, saat ini kami sudah tidak mempunyai tempat tinggal dan lahan pertanian kami juga sudah hilang," ujar Aris dikutip dari Banten News—jaringan Suara.com—Rabu (5/8/2020).

Baca Juga: Ajak Sedah Mirah, Jokowi dan Iriana Jenguk Cucu Keempatnya di Rumah Sakit

Padahal menurut Aris, para petani yang diserobot lahannya tersebut, sudah menempati tanah itu sejak tahun 1951 dan telah mengantongi SK pertanahan sejak tahun 1984.

Selain itu, setidaknya sebanyak 36 petani di kampung Sei Mencirim yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) juga ikut tergusur.

"Kami sudah melaporkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan," ungkapnya.

Aris berharap dengan adanya aksi longmarch yang dilakukan oleh para petani sejauh 1812 KM, Presiden Jokowi dapat melihat persoalan tersebut dan turun tangan dalam menjawab persoalan penggusuran tersebut.

"Sehingga harapan kami rakyat mendapatkan kepastian hukum di atas tanah yang telah mereka tempati sejak tahun 1951," ucapnya.

Ia menjelaskan, selama aksi perjalanan menuju Jakarta banyak kepala-kepala daerah yang mengusir mereka yang sedang beristirahat selama satu malam.