SuaraBanten.id - Ratusan petani dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang melakukan aksi jalan kaki untuk mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), tiba di Kota Serang, Banten.
Sebelumnya, rombongan yang berjumlah 173 petani itu berlabuh di Merak, Kota Cilegon pada, Senin (3/8/2020) malam.
Rombongan tiba di Kota Serang pada Selasa (4/8/2020). Mereka sudah longmarch selama 41 hari.
Ratusan petani tersebut berencana mengadukan permasalahan penggusuran yang mereka alami ke Jokowi.
Baca Juga: Ajak Sedah Mirah, Jokowi dan Iriana Jenguk Cucu Keempatnya di Rumah Sakit
Tercatat ada 1.520 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak atas penggusuran itu. Rinciannya, 810 KK dari Kampung Simalingkar, dan Sei Mencirim sebanyak 710 KK.
Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar Bersatu, Aris Wiyono mengatakan, aksi jalan kaki yang dilakukan para petani Deli Serdang tak lain untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Menurutnya para petani merasa kecewa terhadap negara yang tidak hadir dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.
Pasalnya lahan pertanian milik para petani dan warga sekitar dirampas secara paksa dan digusur oleh salah satu BUMN yakni PTPN II.
"Kami adalah korban dari penggusuran paksa, saat ini kami sudah tidak mempunyai tempat tinggal dan lahan pertanian kami juga sudah hilang," ujar Aris dikutip dari Banten News—jaringan Suara.com—Rabu (5/8/2020).
Baca Juga: Bobby Masih Rahasiakan Nama Cucu Keempat Presiden Jokowi
Padahal menurut Aris, para petani yang diserobot lahannya tersebut, sudah menempati tanah itu sejak tahun 1951 dan telah mengantongi SK pertanahan sejak tahun 1984.
Selain itu, setidaknya sebanyak 36 petani di kampung Sei Mencirim yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) juga ikut tergusur.
"Kami sudah melaporkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan," ungkapnya.
Aris berharap dengan adanya aksi longmarch yang dilakukan oleh para petani sejauh 1812 KM, Presiden Jokowi dapat melihat persoalan tersebut dan turun tangan dalam menjawab persoalan penggusuran tersebut.
"Sehingga harapan kami rakyat mendapatkan kepastian hukum di atas tanah yang telah mereka tempati sejak tahun 1951," ucapnya.
Ia menjelaskan, selama aksi perjalanan menuju Jakarta banyak kepala-kepala daerah yang mengusir mereka yang sedang beristirahat selama satu malam.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Respons Lengkap Jokowi Soal Menolak Posisi Ketum PPP hingga Isu Pemakzulan Gibran
-
Pakar Forensik Bongkar 'Ketidak-identikan' Ijazah Jokowi: Benarkah Ada Perbedaan Cetak?
-
Seret Nama Jokowi, Rocky Gerung soal Pemakzulan Gibran: Bukan Proses Berbahaya
-
Debat Panas soal Ijazah, Roy Suryo Ledek Relawan Jokowi Nyontek: Baca Undang-undang Aja Gak Bisa
-
Tegaskan Tak Takut Teliti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Bagikan Ilustrasi Pakai Baju Penjara
Tag
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Tipe SUV Juni 2025: Harga di Bawah 80 Juta, Segini Pajaknya
- 36 Kode Redeem FF Max Terbaru 5 Juni: Klaim Ribuan Diamond dan Skin Senjata Apik
- 6 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Tranexamic Acid: Atasi Flek Hitam & Jaga Skin Barrier!
Pilihan
-
Daster Bukan Simbol Kemalasan: Membaca Ulang Makna Pakaian Perempuan
-
Daftar 5 Sepatu Olahraga Pilihan Dokter Tirta, Brand Lokal Kualitas Internasional
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
-
Hadapi Jepang, Patrick Kluivert Akui Timnas Indonesia Punya Rencana Bagus
Terkini
-
Penyelundupan Sabu 40 kg Jaringan Aceh-Banten Terungkap, Digagalkan Petuas Bea Cukai
-
Segera Klaim Saldo DANA Gratis Hari Ini, Jangan Sampai Kehabisan
-
Dikenalkan Pria Oleh Denny Caknan, Ria Ricis Doakan Kariernya Melambung Terus
-
Anak di Bawah Umur Digilir Teman Ayahnya, Pemulung di Cilegon Polisikan Pelaku
-
Kadinkes Banten Ngaku 'Tak Tau Detil' Anggran Rp1,8 Miliar untuk Peresmian Dua RSUD