Scroll untuk membaca artikel
Chandra Iswinarno
Selasa, 12 Mei 2020 | 00:00 WIB
Warga yang didominasi ibu-ibu di Desa Sukajadi protes ke kantor desa karena tidak mendapat bantuan. [Istimewa]

SuaraBanten.id - Warga Desa Sukajadi dan Sukarame di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang memprotes pemerintah desa setempat karena tidak mendapat bantuan sosial (Bansos) tunai sebagai jaringan pengaman sosial selama masa pandemi covid-19.

Warga kedua desa tersebut mendatangi kantor desa masing-masing menyampaikan aspirasi. Seorang warga Desa Sukajadi Masmanda membenarkan adanya puluhan warga di Kampung Kaseupen yang memprotes kepala desa karena tidak mendapat bantuan Covid-19.

Mereka menyesalkan bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat tidak merata. Padahal menurutnya, dampak covid-19 tidak hanya berimbas kepada masyarakat prasejahtera tetapi cukup dirasakan semua elemen masyarakat.

Menurut informasi yang didapat, hanya 15 orang di kampungnya yang dikabarkan mendapatkan bantuan. Bahkan, ditemukan ada juga warga yang mendapatkan bantuan ganda, karena sebelumnya telah mendapatkan program sembako.

Baca Juga: PNS Bermobil di Klaten Dapat Bansos Orang Miskin Wabah Virus Corona

"Kita nggak bicara Desa Sukajadi, kami bicara Kampung Kaseupen saja. Kalau nggak salah yang dapat itu 10 atau 13 orang, kalau nggak salah datanya ada di RT. Cuma ramai juga ada yang dapat BPNT atau program sembako dapat juga bantuan BLT," ungkap Masmanda saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (11/5/2020).

Protes yang dilakukan bapak-bapak warga di Kampung Kaseupen terjadi pada malam minggu kemarin. Pagi harinya disusul ibu-ibu mendatangi kantor desa.

Video ibu-ibu saat melakukan aksi protes beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp. Dalam video itu belasan ibu-ibu itu nampak menyampaikan protes karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Kalau aksi protesnya bapak-bapak itu malam minggu, terus ibu-ibu itu kejadiannya pagi, saat itu saya juga ikut memantau pas ibu-ibu melakukan aksi protes karena khawatir terjadi apa-apa."

Masmanda menjelaskan, aksi protes yang dilakukan warga ditenggarai minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa ke masyarakat, hal itu menyusul setelah para warga sudah menyerahkan data KTP dan KK seperti yang dimintakan desa. Setelah calon penerima keluar, membuat kecemburuan terhadap warga yang tidak menjadi penerima bantuan.

Baca Juga: Mensos : Bansos Tunai Merupakan Bantuan dari Presiden Joko Widodo

"Yang namanya juga manusia apalagi kondisi seperti ini di kampung saya sangat sensitif bawanya karena berbentuk uang. Jangan Rp 600 ribu, Rp 50 ribu saja cukup untuk makan tiga hari di sini. Ketika bantuan Covid-19 kan nggak ke yang kaya dan yang miskin. Cuma kan Pak Lurah bantuannya ke yang prasejahtera, ya mangga, Tapi kan butuh sosialisasi masyarakat, ini mah enggak ada sama sekali,"bebernya.

Terkait bantuan Covid-19, ia berharap baiknya tidak hanya diperuntukkan bagi warga prasejahtera saja tetapi warga lain pun diharapkan mendapatkan bantuan. Soal nominal bantuan, Masmanda tak mempersoalkan besar dan kecilnya terpenting bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah secara merata.

"Harapan masyarakat semua dapat, adapun soal nominal nggak jadi soal yang penting dapat bantuan semuanya. Nggak harus Rp 600 ribu, di bawah segitu juga warga pasti nerima. Karena kalau ada yang dapat ada yang enggak, kasihan yang nggak dapat. Itu mah harapan warga kalau keputusan kami serahkan kepada pemerintah yang memiliki kebijakan,"bebernya.

Aksi protes juga dilakukan oleh warga di Desa Sukarame, Kecamatan Carita. Warga Desa Sukarame Aman mengemukakan para warga yang terdiri dari ibu-ibu mendatangi Kantor Desa Sukarame pada Senin (11/5/2020). Mereka mempertanyakan tindaklanjut pengumpulan KTP dan KK untuk pengajuan penerima bantuan BLT, lantaran di desa tersebut juga dianggap tidak merata dalam penyaluran bansos.

"Kalau masalah ibu-ibu datang ke desa menanyakan KK dan KTP yang dikumpulkan terkait masalah bantuan covid-19. Karena bantuan tidak merata hanya per RT empat orang yang dapat," katanya.

Aman yang berprofesi sebagai petani juga menyerahkan data seperti KTP dan KK namun ia tak masuk menjadi penerima bantuan.

Sementara hingga berita ini di turunkan suara.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada dua kelapa desa tersebut terkait aksi protes warganya.

Kontributor : Saepulloh

Load More