SuaraBanten.id - Pemkab Pandeglang hingga kini belum memberlakukan pembatasan operasional angkutan dalam kota maupun angkutan dalam kota dan angkutan antar provinsi (AKAP).
Dari pantauan Suara.com di terminal tipe A Labuan serta sejumlah terminal angkutan kota lainnya yang ada di Pandeglang masih beroperasi normal.
Padahal di Pandeglang, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai ratusan orang. Berdasarkan situs informasi COVID-19 Pemkab Pandeglang dalam laman https://infocorona.pandeglangkab.go.id, jumlah ODP mencapai 660 orang, di antaranya 72 orang sembuh.
Sementara jumlah pasien dalam pemantauan sebanyak 10 orang, tiga orang dinyatakan meninggal, enam sembuh dan satu orang masih dirawat.
Baca Juga: Operasional Terminal di Jakarta Masih Normal, Tapi Sudah Sepi Penumpang
Koordinator Satuan Pelayanan TTA Labuan BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten Lina Darlina mengungkapkan, jumlah penumpang di terminal ini masih terbilang naik turun dari hari biasanya.
"Dari tanggal 29,30 sampai 31 Maret memang ada perbedaan. Dari 29 mundur memang ada sedikit pengurangan. Tapi tanggal 30 dan 31 Maret ada kenaikan itu dari penumpang. Dari tanggal 1 April ada sedikit penurunan. jadi balance-lah ada kenaikan dan penurunan juga," kata Lina di kantornya Rabu (2/4/2020).
Jumlah penumpang juga masih tetap normal, terutama dalam empat hari terakhir. Hanya saja Lina tak menyebutkan jumlah penumpang setiap harinya.
Namun menurutnya, jumlah bus terutama jurusan Labuan-Kalideres Jakarta Barat mengalami penurunan. Jika biasanya mencapai 100 armada, kini rata-rata hanya 60 armada.
Diakuinya, pihaknya belum melakukan pembatasan jumlah kendaraan umum. Ia menilai pembatasan jumlah angkutan umum, bisa dilakukan jika kasus Covid-19 daerah tertentu mengalami peningkatan dan tentunya harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Baca Juga: Penumpang Bus dari Terminal Pulogebang Anjlok 50 Persen di Tengah Corona
"Pembatasan itu diartikan kalau satu daerah ada yang terkena virus lebih baik mungkin akan dibatasi. tapi misalnya selama suatu daerah tidak ada itu seperti biasa normal saja, itu pun mungkin ada rekomendasi dari Kemenkes,"katanya.
Berita Terkait
-
Naik Perahu Karet, Gus Ipul Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir Pandeglang
-
Kronologi 3 Siswa SDIT ICMA Dipulangkan Paksa Gegara Nunggak Biaya Sekolah Rp42 Juta
-
Riwayat Pendidikan Rizki Natakusumah, Suami Beby Tsabina yang Jadi Perhatian Gegara Dinasti Politik
-
Heboh! Dinasti Pandeglang vs Dinasti Jokowi, Netizen: "Pantes Negeri Gak Maju"
-
Dijuluki 'Kaesang versi Pandeglang', Segini Harta Kekayaan Rizki Natakusumah
Terpopuler
- Gibran Terciduk Ulangi Kesalahan Penggunaan 'Para', Warganet: Beneran Nggak Ngerti atau Sengaja?
- Reaksi Guru Kiano saat Peluk Paula Verhoeven Disorot: Tanpa Kata...
- Beda Ajaran Quraish Shihab dan UAS Soal Hukum Mengucapkan Selamat Natal
- Menolak Karyanya Disebut Berisi Makian, Yos Suprapto: Fadli Zon Tak Pantas Jadi Menteri Kebudayaan
- Diisukan Dapat Honor Ceramah Rp 25 Juta, Ustaz Maulana Ungkap Dikontrak TV Selama 30 Tahun
Pilihan
-
Akses ke IKN Terbatas: Jalan Retak, Kendaraan Berat Kena Pembatasan, Sistem Buka Tutup Aktif
-
Akhir Tahun Berisiko, BMKG Berau Prediksi Pasang Tertinggi 31 Desember
-
Ekonomi Kaltim Bertumpu pada Pengembangan Klaster Industri di IKN, Kok Bisa?
-
Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini Perbandingan Harganya Beras Lokal
-
Oknum ASN Positif Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNN Kota Bontang
Terkini
-
Tarif Air Bersih Akan Naik, Francine Beberkan Keluhan Warga
-
Perdana! Bank Mandiri Dukung Pemerintah dengan Pembiayaan 1.012 Rumah Subsidi Berkonsep Green House
-
Sistem Keamanan BRI Teruji: Transaksi Digital Tetap Lancar dan Aman
-
Sambangi Imigrasi dan Lapas Serang, Edison Sitorus Dapat Aduan Soal Over Kapasitas Lapas
-
Polisi Ungkap Ada Bekas 'Cekikan' Terkait Kasus Satu Keluarga di Tangsel Tewas