SuaraBanten.id - Rencana pemerintah untuk menghapus subsidi gas elpiji 3 kilogram mendapat respon dari warga di Kabupaten Pandeglang.
Salah satunya disampaikan pedagang nasi goreng di Kecamatan Panimbang, Dadan. Dia mengaku keberatan dengan rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi gas elpiji tabung 3 kilogram.
“Jelas kami terbebani. 1 tabung gas elpiji 3 kilogram paling kepakai 2 hari. Dalam seminggu 2-3 tabung gas, dikalikan harga gas Rp35-40 ribu. Belum lagi harga bahan pokok yang tidak stabil, terus kami harus menjual nasi goreng berapa 1 piringnya? Pembeli juga pasti terbenani lah,” kata Dadan kepada BantenHits.com-jaringan Suara.com pada Selasa (21/1/2020).
Dia menilai mekanisme penyaluran gas elpiji yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin akan semakin memberatkannya sebagai pedagang kecil.
“Ini tidak masuk akal, kami harap pemerintah batal mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram,” katanya.
Sementara itu, kalangan warga miskin di Kabupaten Pandeglang mengaku tak akan ambil pusing dengan rencana pemerintah tersebut. Bahkan, mereka bersiap menjual tabung gas yang dimiliki dan beralih menggunakan kayu bakar.
“Kami mah enggak mau pusing. Di sini mah banyak kayu bakar. Ya pakai kayu bakar lagi, tinggal beli tungku saja. Tabung gas-nya juga mau saya jual kalau gas elpiji jadi naik mah,” ujar Warga Kecamatan Cigeulis Yuyum.
Merespon rencana tersebut, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban juga ikut menolaknya. Dia mengemukakan, jika subsidi gas 3 kilogram dicabut akan merugikan masyarakat kecil.
Menurutnya, pemerintah pusat harus memperbaiki pendistribusian dan pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kilogram, sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa memanfaatkan fasilitas bagi warga miskin.
Baca Juga: Ramai Bahas Subsidi Gas Elpiji 3 Kg, Kementerian ESDM Buka Suara
“Oleh karena itu perlu ada perbaikan manajemen saja dalam retribusi, tidak dipangkas subsidinya sehingga tepat sasaran bagi masyarakat miskin,” jelasnya.
Lebih jauh, dia juga khawtair jika subsidi gas elpiji 3 kilogram dicabut. Lantaran bakal memicu inflasi. Apalagi, saat ini Pemkab Pandeglang sedang dalam masa pemulihan kembali setelah diterjang bencana Tsunami Selat Sunda tahun lalu.
“Kami khawatir, manfaat bagi masyarakat kecil hilang, kedua inflasi, ini yang paling parah. Apalagi kita sedang memulihkan ekokomi Pandeglang yang drop (akibat tsunami),” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Bejad, Oknum Guru Ngaji di Kota Serang Asusila Gadis Berusia 9 Tahun
-
8 Kesalahan Pengelolaan IT yang Sering Diabaikan Perusahaan
-
2 Anggota KPK Gadungan Tipu dan Sekap Lansia di Serpong
-
Hibah Rp800 Juta untuk DWP Tangsel Disorot, Dasar Hukum Pencairan Anggaran Dipertanyakan