SuaraBanten.id - Jelang pelantikan presiden, sebanyak 1.500 personil gabungan dari TNI dan Polri, serta unsur lainnya disiapkan di Banten. Tak hanya itu, Dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut, KRI Halasan dan KRI Tenggiri, juga disiapkan di sekitar Perairan Selat Sunda.
Kepala Polda Banten Irjen Tomsi Tohir mengemukakan penyiagaan pasukan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dalam rangkaian pelantikan presiden di Jakarta pada Minggu (20/10/2019).
"Kalau untuk siaga tentunya dengan event besar, pastilah kita siaga sampai dengan rangkaian itu selesai, begitu juga dengan peralatan," katanya usai apel pengamanan pelantikan presiden di halaman Markas Polda Banten pada Jumat (18/10/2019).
Dikatakannya, beberapa titik strategis di wilayah Banten yang menjadi akses menuju Jakarta, akan dijaga ketat petugas gabungan TNI-Polri.
Meski begitu, Tomsi mengklaim hingga saat ini kondisi keamanan di wilayah hukum Polda Banten masih kondusif dan belum ada informasi adanya pemberangkatan massa ke Jakarta.
"Untuk titiknya tidak bisa kita sampaikan di sini secara terbuka. Kalau untuk jalur strategis dilakukan penjagaan dan pemantauan itu pasti. Personil di titik tersebut dikerahkan satu peleton," jelasnya.
Selain di darat, penebalan keamanan di laut juga dilakukan dengan melibatkan dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Pengamanan di laut, dilakuka di sekitaran Selat Sunda yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di Indonesia
"Kita ada pengamanan sendiri dalam rangka PAM Pelantikan (Presiden dan Wapres). Itu dibawah jajaran Koarmada I sendiri itu ada gelar operasi. Ada operasi guspurla (gugus tempur laut), operasi Armada dan Lantamal ada sendiri," kata Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banten, Kolonel Laut (P) Golkariansyah.
Dua KRI yang dikerahkan yakni KRI Halasan dan KRI Tenggiri yang sempat bersandar di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten, pada Kamis (17/10/2019) lalu. Kemudian malam harinya, di hari yang sama, kedua kapal tersebut kembali berlayar di Selat Sunda.
Baca Juga: Jelang Pelantikan Presiden, Sejumlah Ruas Jalan Menuju DPR Mulai Dialihkan
Pelabuhan Merak dan sejumlah pelabuhan lain, terutama yang menjadi objek vital nasional (obvitnas) yang berada di dekat perairan pun ikut di jaga oleh TNI AL.
"Kita ada pengamanan di Pelabuhan Merak seperti biasa. Tapi jelang pelantikan kita ada satgas sendiri sekitar (berkekuatan) satu peleton," jelasnya.
Kontributor : Yandhi Deslatama
Berita Terkait
-
Persiapan Pelantikan Jokowi Sudah 95 Persen dan Bakal Berlangsung Sederhana
-
Jelang Pelantikan Presiden, Sejumlah Ruas Jalan Menuju DPR Mulai Dialihkan
-
Jelang Pelantikan Presiden, Pengamanan di Komplek Parlemen Diperketat
-
Jelang Pelantikan Presiden, PLN UIT JBB Dijaga Aparat Gabungan
-
Sambut Pelantikan Presiden, Seniman Jalanan Jogja Gelar Pentas Budaya
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 4 Toko Online Terpercaya untuk Beli Sepatu Lari di Indonesia, Dijamin Original
Pilihan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban