Hasil Survei KPK, Banten Peringkat 5 Dari Bawah, Ini Kata Gubernur Wahidin

SuaraBanten.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kementerian/lembaga dan provinsi di Indonesia. Survei dilakukan terhadap 20 Pemprov dan 6 kementerian lembaga. Banten berada di posisi kelima terendah, setelah Riau, Sumsel, Jambi dan Aceh.

Survei tersebut dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku belum membaca hasil survei tersebut, sehingga enggan berkomentar banyak.

"Masih yang lama, masih kayak tahun lalu. Saya belum baca dulu, enggak bisa saya jawab. Artinya, dulu kan dalam pernyataan yang lama, kita termasuk (posisi lima besar, masih cerita) lama. Cerita (hasil survei) belum saya disini," kata WH saat ditemui di Gedung DPRD Banten pada Jumat (4/10/2019).

Meski belum membaca laporan tersebut, WH mengaku penasaran akan hasil survei tersebut. Lantaran, peringkat lima besar survei integritas itu sudah diraih Banten sejak dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Banten.

"Ingin tahu apakah ini hasil survei yang baru atau berdasarkan asumsi pada tahun 2016-2017," katanya.

WH menerangkan kalau Pemprov Banten sejak tahun 2017 berada dibawah supervisi KPK. Bahkan, rekomendasi lembaga antirasuah itu diklaimnya telah dijalankan dengan baik dan sesuai arahan KPK. Termasuk melakukan penganggaran APBD dilingkup Pemprov Banten.

"Artinya kan pembinaan dari KPK sudah sejak 2017 dan dalam catatan apa yang diminta KPK kita lanjutkan, termasuk sistem penganggaran. Malah sistem penganggaran dapat penghargaan terbaik kita. Makanya aneh. Saya tidak meragukan, cuma aneh saja. (Hasil survei) Tahun lalu sama dengan sekarang," jelasnya.

Perlu diketahui Survei Penilaian Integritas (SPI) itu menggunakan responden yang diwawancara terdiri dari internal dan eksternal. Dari internal disebutkan responden yang masa kerjanya minimal satu tahun dan memberikan pelayanan dalam unit yang disampel.

Baca Juga: Buat Survei, KPK Ceritakan Tentang Mahar Parpol

Sementara dari eksternal adalah responden yang memiliki pengalaman dilayani unit yang disampel minimal sekali dalam 12 bulan terakhir serta tidak menggunakan jasa biro atau calo.

Adapun dimensi penilaian terdiri dari pengelolaan SDM, sistem anti korupsi, pengelolaan anggaran dan budaya anti korupsi.

Hasil survei itu ditampilkan KPK dengan skala 0-100. Semakin tinggi angka indeksnya maka menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik.

Adapun hasil penilaian untuk Pemprov Banten adalah sebesar 65,88. Banten masuk pada peringkat lima terbawah setelah Pemprov Riau dengan 62,33, Pemprov Sulawesi Selatan 63,85, Pemprov Jambi 63,87 dan Pemprov Aceh 64,24. Adapun yang meraih nilai terbaik adalah Pemprov Jawa Tengah dengan nilai 78,26.

Sementara itu, untuk kategori kementerian/lembaga, Kementerian Kesehatan mendapat nilai terbaik dengan 74,75. Sedangkan yang terendah adalah Mahkamah Agung dengan 61,11.

Survei dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.

Berikut hasil survei tersebut untuk 20 Pemprov:

- Pemprov Jawa Tengah: 78,26
- Pemprov Jawa Timur: 74,96
- Pemprov Sumatera Barat: 74,63
- Pemprov Gorontalo: 73,85
- Pemprov Kepulauan Riau: 73,34
- Pemprov Nusa Tenggara Barat: 73,13
- Pemprov Jawa Barat: 72,97
- Pemprov Kalimantan Selatan: 68,76
- Pemprov DKI Jakarta: 68,45
- Pemprov NTT: 67,65
- Pemprov KalimantanTimur: 67,55
- Pemprov Bengkulu: 66,47
- Pemprov Sumatera Utara: 66,13
- Pemprov Kalimantan Tengah: 66
- Pemprov Banten: 65,88
- Pemprov Aceh: 64,24
- Pemprov Jambi: 63,87
- Pemprov Sulawesi Selatan: 63,85
- Pemprov Riau: 62,33

Kontributor : Yandhi Deslatama