SuaraBanten.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV PPP di Kota Serang, Banten selama dua hari, yakni dari Jumat (19/7) hingga Sabtu (20/7) besok.
Wasekjen DPP sekaligus Sekretaris OC Mukernas PPP, Arya Permata Graha mengatakan kemungkinan juga akan digelar pemilihan ketua umum baru setelah Romahurmuziy atau Rommy terseret kasus korupsi dan digantikan Pelaksana Tugas (Plt) Suharso Monoarfa.
"Bisa saja dalam forum Mukernas nanti, ada permintaan dari rekan-rekan wilayah (DPW) maupun DPP atau pengurus harian, meminta supaya Muktamar dipercepat," kata Arya saat ditemui di Hotel Le Dian, Kota Serang.
Mukernas partai berlambang Kakbah ini, agenda utamanya mengevaluasi perolehan suara Pilpres dan Pileg 2019. Pesertanya diikuti oleh sekitar 300 orang, dari pengurus DPW di 34 provinsi dan pengurus di DPP.
"Karena nanti itu kan di pemaparan DPP ada yang namanya evaluasi, dan ada juga revitalisasi. Jika dalam pandangan mereka perlu yang namanya Muktamar di percepat demi revitaliisasi partai, ya bisa saja itu terjadi," jelasnya.
Sementara, Waketum PPP, Amir Uskara mengatakan percepatan Muktamar tidak bisa digelar berbarengan dengan Mukernas. Sebab, menurutnya, hal itu karena ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.
"Muktamar percepatan tentu rasional, tidak mungkin dilakukan besok juga, karena ada tahapan yang harus di lewati. Misalkan surat persiapan Muktamar harus sampai ke DPW setidaknya satu bulan sebelumnya," kata Amir.
PPP mengaku tidak mengundang partai lain yang ada di koalisi Indonesia Kerja, begitupun KH Ma'ruf Amin, cawapres terpilih urung diundang dalam Mukernas tersebut.
"Memang agenda internal (PPP), teman-teman koalisi memang tidak kita undang. Mereka sudah tahu dan mengucapkan selamat," jelasnya.
Baca Juga: Bantah Bakal Jadi Kandidat Ketum PPP, Buwas: Saya Bukan Kader Parpol!
Kontributor : Yandhi Deslatama
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
44 Ribu Lobster Ilegal Senilai Rp7,5 Miliar dari Cianjur
-
Krisis BBM Shell: Pesan Haru Karyawan untuk Teman yang Dirumahkan di Tengah Badai Kelangkaan Energi
-
Optimisme Menguat, Investor Global Tingkatkan Proyeksi Harga Saham BBRI
-
BRI Dorong UMKM, Salurkan KUR Rp114,28 Triliun hingga Sentuh 2,5 Juta Debitur
-
PPP Lebak Kembali Usung Mardiono, Pilih Stabilitas di Tengah Isu Evaluasi Partai