SuaraBanten.id - Menyisir pemilih pemula pada pemilihan umum atau Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Syam Cilegon, Banten, Rabu (22/11/2023).
Kedatangan KPU dan Kesbangpol Kota Cilegon itu untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang.
“Hari ini (Rabu-red) sasarannya di Ponpes Ibnu Syam. Kita kemarin sudah empat Ponpes, termasuk disini,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widyati dikutip dari Bantennews.co.id (Jaringan SuaraBanten.id), Kamis (23/11/2023)
Kata Sri, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan dan sosialisasi terhadap pemilih pemula di 15 Sekolah Menengah Atas (SMA).
Baca Juga:Pedagang di Stadion Maulana Yusuf Bakal Ngadu ke Dewan Hingga Demo Jika Direlokasi Paksa
“Kami memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula, tujuannya agar semua pemilih pemula itu mengetahui informasi dan tata cara melakukan pencoblosan dengan baik dan benar,” paparnya.
Sri mengungkapkan pada Pemilu 2019 ada sekitar 9.525 surat suara yang tidak sah dan ada sekitar 27.023 orang yang tidak menggunakan hak suaranya.
Karenanya, sosialisasi kepada para pemilih pemula gencar dilakukan secara menyeluruh.
“Makanya dengan kami melakukan sosialisasi ini, berkeliling di beberapa lokasi harapan kami tingkat partisipasi Pemilu 2024 bisa meningkat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Teknis Pencalonan KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni memaparkan bahwa sosialisasi Pemilu bagi pemilih pemula merupakan salah satu hal yang penting.
Baca Juga:Ratusan Ribu Rokok Ilegal Diamankan di Pelabuhan Merak, Berpotensi Rugikan Negara Hingga Rp800 Juta
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami mengapresasi Kesbangpol dan kami sampaikan kepada para peserta tentang pentingnya Pemilu serentak, terutama pemilih pemula,” paparnya.
Dalam hal ini, Urip mengajak para pemilih pemula agar bisa memastikan menggunakan hak pilihnya, ketika dirinya terdaftar sebagai pemilih.
“Kami juga pastikan umur 17 tahun ke atas, kemudian KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi yang umur 17 tahun ke atas, serta kami pastikan bahwa informasi-informasi terhadap Pemilu ini harus diketahui para santri,” katanya.
