alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Terungkap! Kadishub Cilegon Terima Suap di Dua Tempat

Hairul Alwan Senin, 25 Oktober 2021 | 23:07 WIB

Terungkap! Kadishub Cilegon Terima Suap di Dua Tempat
Suasana sidang suap mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Dedi. [Bantennews.co.id]

Dalam persidangan tersebut ia menyebutkan Juli 2020 silam, Uteng menerima duit pelicin dari tangan Hartanto selaku Komisaris PT. Hartanto Arafah Perkasa sebesar Rp130 juta.

SuaraBanten.id - Sidang perdana kasus suap syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir atau SPTP Pasar Baru Cilegon sebesar Rp530 digelar di di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Senin (25/10/2021).

Diketahui, kasus suap tersebut menyeret Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Cilegon Uteng Dedi Apendi

Agenda sidang perdana tersebut merupakan pembacaan dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Cilegon yang diketuai Sudiyo.

Dalam persidangan tersebut ia menyebutkan Juli 2020 silam, Uteng menerima duit pelicin dari tangan Hartanto selaku Komisaris PT. Hartanto Arafah Perkasa sebesar Rp130 juta.

Baca Juga: Pelaku Penggelapan Mobil Asal Serang Banten Ditangkap di Cianjur

Pertemuan bawah meja itu berlangsung di Rumah Makan Bintang Laguna, Jalan Ahmad Yani Nomor 23 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Tak hanya itu, Agustus 2020, Uteng juga menerima uang sebesar Rp400 juta dari Mohammad Faozi Susanto selaku Direktur PT. Damar Aji Mufidah Jaya.

Keduanya bertemu di Hotel Le Semar Kota Serang, Jalan Bhayangkara Nomor 50 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang.

“Terdakwa memberikan izin pengelolaan parkir kepada saksi Faozi Susanto,” kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Atep Sopandi.

Uang pelicin dari kedua saksi diterima Uteng agar menerbitkan SPTP kepada PT. Hartanto Arafah Perkasa dan PT. Damar Aji Mufidah Jaya untuk dapat mengelola parkir di Eks-Terminal Angkot Pasar Kranggot Tahun 2020.

Baca Juga: Viral! Perempuan Asal Cilegon Diberi Mahar Rp 5 Miliar Oleh Pria Australia

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga abdui negara, tindakan Uteng dianggap menyalahgunakan jabatan dan bertentangan dengan Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait