SuaraBanten.id - Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban minta Tanjung Lesung jadi program skala prioritas nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kembali. Sebab Tanjung Lesung dihapus dari prioritas KEK.
Hal itu disampaikan Tanto, lantaran KEK Tanjung Lesung keluar dari 10 program skala prioritas nasional.
Aspirasi tersebut diungkapkan saat Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Lesung, Jumat 4 Juni 2021.
“Dalam pertemuan ini kami telah menyampaikan aspirasi dan kendala dari berbagai pihak kepada para wakil rakyat, mudah-mudahan ada tanggapan dan langkah konkrit atas aspirasi yang disampaikan, terkait kondisi KEK Tanjung Lesung,” kata Tanto Sabtu kemarin.
Baca Juga:Tokoh NU Kritik Arie Untung, Soal Pernyataan Pintu Surga Tertutup Bagi Warga Indonesia
Menurut Tanto, saat ini KEK Tanjung Lesung sudah keluar dari 10 besar program prioritas nasional.
Maka pihaknya berharap dari pertemuan ini ada dukungan dan motivasi dari anggota DPR RI.
“Semoga para wakil rakyat di DPR RI ini dapat mendorong KEK Tanjung Lesung supaya masuk lagi dalam program prioritas nasional. Karena ini untuk memajukan pariwisata di Pandeglang,” katanya.
Sementara, anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, pihaknya telah mendengar aspirasi dan keluhan dari berbagai pihak termasuk dari Wakil Bupati Pandeglang, terkait pengembangan destinasi wisata Tanjung Lesung. Kata dia, hal itu tentu menjadi catatan di Komisinya.
“Destinasi wisata Tanjung Lesung memmag memiliki potensi besar dalam mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, maka dari itu perlu dikembangkan, maka kami akan medorongnya supaya jadi program skala prioritas nasional,” ujarnya.
Baca Juga:Anggota DPR ke Pandeglang, Bupati Irna Narulita Curhat Sinyal Internet Jelek
Menurutnya, untuk urusan itu memang lintas Kementerian, namun pihaknya di Komisi X yang membidangi sektor pariwisata, tentu akan berupaya dalam mendorong KEK Tanjung Lesung itu kembali dijadikan skala prioritas nasional, supaya destinasi wisata Pandeglang lebih berkembang dan maju.
“Kami di Komisi X DPR RI, siap menjembatani dan menyampaikan hasil kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemangku kebijakan,” tandasnya.
