Tunggakan Pajak Mobil Mewah di Banten Capai Rp100 Miliar, Mayoritas di Tangerang Raya

SuaraBanten.id - Potensi tunggakan pajak kendaraan mewah di Provinsi Banten diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Berdasarkan penelusuran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, mayoritas kendaraan mewah yang menunggak pajak tersebut berada di wilayah Tangerang Raya.

Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan pihaknya masih menelusuri data kendaraan mewah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

"Kendaraan mewah masih dalam penelusuran kami untuk tracking datanya. Potensi besar, kalau diperkirakan itu sekitar Rp100 miliar. Memang ini salah satu budaya masyarakat yang perlu kita ingatkan (bayar pajak)," kata Berly, Kamis (8/10/2026).

Menurut Berly, penagihan pajak kendaraan mewah menjadi salah satu prioritas Bapenda Banten dalam tiga bulan terakhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pasalnya, realisasi PAD Banten saat ini baru mencapai Rp6,55 triliun atau 64,97 persen dari target Rp10,08 triliun.

"Kita akan lakukan itu di tiga bulan terakhir. Menyikapi bahwa memang kondisi penurunan itu (capaian PAD) terjadi di pajak kendaraan," ujarnya.

Untuk mengoptimalkan penagihan, Bapenda Banten berencana menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun).

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penagihan tunggakan pajak kendaraan, termasuk terhadap pemilik mobil mewah yang belum memenuhi kewajibannya.

"Kami akan gandeng Asisten Perdata dan Tata Usaha (Asdatun) Kejati Banten untuk bisa mengoptimalkan penagihan pajak mobil mewah," kata Berly.

Baca Juga: Gugatan Perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel Bergulir di PTUN, Prosedur Evaluasi BKN Jadi Sorotan

Selain itu, Bapenda Banten secara berkala mengevaluasi kinerja penagihan yang dilakukan masing-masing unit pelaksana teknis (UPT). Evaluasi tersebut bertujuan memastikan seluruh UPT menjalankan langkah penagihan sesuai arahan pimpinan.

Berly mengatakan evaluasi dilakukan setiap dua pekan untuk memantau perkembangan penagihan sekaligus mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bapenda juga menyiapkan konsekuensi bagi pegawai yang tidak memenuhi target penagihan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja penerimaan pajak kendaraan.

"Evaluasi kami lakukan setiap dua minggu sekali menyikapi apa yang menjadi langkah-langkah mereka dari sisi yang sudah kita arahkan sebelumnya. Dan kita minta dari UPT itu melakukan penagihan. Kalau tidak mencapai target, kita lakukan pemotongan," tandasnya.

Kontributor : Yandi Sofyan