Nikita Mirzani Didakwa Pasal Berlapis, Langsung Ajukan Eksepsi

SuaraBanten.id - Sidang perdana Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri atau PN Serang dengan agenda pembacaan dakwaan kasus pencemaran nama baik atas Dito Mahendra digelar pada Senin (14/11/2022).

Nikita Mirzani dalam dakwaan pertama dituduh melakukan pencemaran nama baik Dito Mahendra lewat media elektronik yang berakibat kerugian materil sebesar Rp17,5 juta untuk yang bersamgkutan

"Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 51 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di PN Serang, Senin (14/11/2022).

Sementara, pada dakwaan kedua, Nikita mirzani didakwa mencemarkan nama baik Dito Mahendra melalui media elektronik dengan mengunggah foto yang bersangkutan ke Instagram dalam kondisi sudah diedit.

"Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata jaksa penuntut umum.

Untuk dakwaan ketiga, Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena menyebut Dito Mahendra sebagai penipu dalam unggahannya.

"Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 311 KUHP," ucap jaksa penuntut umum.

Menanggapi tunutan JPU, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Nikita Mirzani bersama tim kuasa hukum diberi waktu dua minggu untuk mempelajari dakwaan terlebih dahulu oleh hakim.

Baca Juga: Terungkap di Persidangan, Ini Deretan Ulah Nikita Mirzani yang Bikin Dito Mahendra Lapor Polisi

Seperti diketahui, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dito Mahendra di Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022 terkait dugaan pencemaran nama baik.

Dalam laporan Dito Mahendra, Nikita Mirzani dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan Pasal 311 KUHP. (Adiyoga Priyambodo)