Pemerintah Janji Segera Beri Santunan Bagi Korban Tragedi Kanjuruhan

SuaraBanten.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan santunan sosial kepada seluruh korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.

"Pemerintah akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kata dia, hal tersebut merupakan salah satu keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi antara ia bersama sejumlah pihak. Di antaranya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Panglima TNI, Kapolri, KONI, PSSI di Kantor Kemenkopolhukam, Senin pagi ini.

Selain memberikan santunan sosial, sebelumnya, Mahfud pun menyampaikan bahwa pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan.

Baca Juga: Soal Tragedi Kanjuruhan, Raffi Ahmad: Kita Tidak Usah Saling Menyalahkan

Adapun tim tersebut dipimpin langsung oleh Mahfud dan melibatkan anggota dari unsur pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepakbola, pengamat, akademisi, dan media massa.

Mahfud menyampaikan pula bahwa para anggota TGIPF akan diumumkan paling lama dalam waktu 24 jam ke depan. Tim tersebut selanjutnya akan menyelesaikan tugas mereka dalam mengusut tragedi Kanjuruhan dalam kurun waktu antara dua sampai tiga minggu ke depan.

Untuk saat ini, sebelum tim diumumkan ataupun menyelesaikan tugasnya, Mahfud mengatakan pemerintah memberikan tugas atau mengambil langkah jangka pendek. Di antaranya, memerintahkan Polri agar dalam beberapa hari ke depan segera mengungkap pelaku pidana yang menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan dan segera mengumumkannya kepada publik apabila telah memenuhi syarat untuk ditindak.

“Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat,” ujar Mahfud.

Lalu, tambah dia, Panglima TNI Andika Perkasa diminta untuk melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengusut kebenaran mengenai keterlibatan oknum TNI yang di luar kewenangan, sebagaimana terlihat dalam beberapa video yang beredar di tengah masyarakat.

Baca Juga: Doa Bersama Dari Bali Untuk Malang, Raut Feizal Kehilangan Teman Kecilnya di Stadion Kanjuruhan

"Berikutnya, PSSI melakukan tindakan ke dalam secepatnya agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik," lanjut Mahfud.