Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Pusat Karantina Jemaah Umroh

SuaraBanten.id - Yandri Susanto, Anggota DPR Komisi VIII, menyatakan, gedung Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur sudah bisa digunakan sebagai pusat karantina bagi jemaah umrah yang baru pulang dari Arab Saudi.

Yandri mengaku, telah sepakat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat kerja (raker) yang dilakukan pada pekan lalu.

“Pada raker dengan BNPB minggu lalu, Komisi VIII mengajukan kesepakatan dengan BNPB. Alhamdulillah asrama haji disetujui sebagai tempat karantina terpusat bagi jemaah umrah yang baru pulang dari Arab Saudi,” ujar Yandri dalam raker Komisi VIII dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin 24 Januari 2022.

Selama ini, menurut Yandri, biaya yang dikeluarkan bisa hingga mencapai 100-200 juta dan dianggap memberatkan.

Baca Juga: Buntut Syuting Sinetron, BNPB Diminta Bubarkan Aktivitas Tak Penting Di Lokasi Pengungsian

“Semoga ini bisa diberdayakan, bukan hotel-hotel saja Pak, hotel itu 200 juta, 100 juta, mahal sekali. Cukup memberatkan Jamaah umrah atau warga lain. Jadi kalau asrama haji bisa dipusatkan sebagai karantina, saya kira ini suatu kemajuan,” tambah Yandri.

Kabar tersebut disambut baik oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, itu akan meringankan beban jemaah dan dapat menekan tingkat kejenuhan calon jemaah.

“Lebih penting lagi asrama haji bisa menekan tingkat kejenuhan calon jemaah sepulang umrah karena asrama haji itu jendelanya masih bisa dibuka, kalau di hotel itu susah dibukanya,” tutur Yaqut.

“Jadi kalau butuh ruang terbuka di asrama haji masih memungkinkan tapi kalau di hotel akan sangat sulit,” tambah Yaqut.

Sepekan sebelumnya, Yaqut mengaku masih berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 agar Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menjadi lokasi pusat karantina jemaah umrah yang baru kembali dari Arab Saudi.

Baca Juga: Syuting Sinetron Di Pengungsian Erupsi Semeru Dinilai Tak Manusiawi, DPR: Wajar Diboikot

Upaya itu dilakukan menyusul penerapan sistem one gate policy atau kebijakan satu pintu bagi penyelenggaraan umrah yang resmi berlaku saat ini.