Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan, Koalisi Persaudaraan Marah ke Prabowo

SuaraBanten.id - Presiden Joko Widodo pindahkan Ibu Kota Baru dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menimbulkan polemik.

Banyak yang mengkritik soal pemindahan tersebut, salah satunya dari Pembicara Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) Edy Mulyadi.

Dia bukan marah ke Jokowi soal pemindahan tersebut, melainkan ke Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Jurnalis senior itu marah lantaran pemindahan Ibu Kota Negara itu disebutnya macam kedaulatan bangsa, tetapi Prabowo sebut hanya diam saja terhadap proyek ambisius Presiden Joko Widodo itu.

Edy mengatakan, seharusnya Prabowo bisa mencegah Jokowi karena hal ini sangat berbahaya.

“Masa gini saja gak ngerti sih! Masa Menteri Pertahanan kayak gini saja gak ngerti! Jenderal Bintang Tiga, Macan yang jadi kayak mengeong gak ngerti begini aja. Ini soal kedaulatan negara bos, gila. Gebleknya kelewatan!,” kata Edy, mengutip dari WartaEkonomi -jaringan Suara.com, Jumat (21/1/2022).

Menurut Edy salah satu hal yang mengancam kedaulatan bangsa dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara itu adalah keterlibatan pengembang dari China.

Kata dia para pengembang itu bakal dipercayakan membangun semua infrastruktur di IKN, mulai dari gedung pemerintahan hingga perumahan.

Tidak hanya itu, IKN lanjut Edy juga nantinya bakal dihuni oleh mayoritas masyarakat China.

Baca Juga: Rumor Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 Bikin Amien Rais Meradang

“Gak mungkin pengembang-pengembang (Indonesia) itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari China. Mereka gak masalah rugi, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Edy mengatakan, Pemerintah juga bakal menjual semua aset berupa gedung-gedung pemerintahan di kawasan segi tiga emas Jakarta, yakni di kawasan Sudirman, Thamrin dan Kuningan untuk mengongkosi pembangunan IKN.

“Aset-aset Indonesia di Segitiga Emas sudah diidentifikasi, diinvetarisasi, mana aja yang bisa dijual. Jadi gedung-gedung pemerintah di Jakarta, Kuningan, Sudirman, Thamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan di Ibu Kota baru,” tukasnya.