SuaraBanten.id - Muhammad Guntur Romli selaku polistisi Partai Solideritas Indonesia (PSI) baru-baru ini mempertanyakan kenapa guru pesantren yang perkosa belasan santriwati tidak dihukum kebiri.
Sejalan dengan partainya, pria yang akrab disapa Guntur Romli menyayangkan Jaksa Kejaksaan RI tidak menuntut guru pesantren perkosa 12 santri dengan hukuman kebiri.
“Kenapa Kejaksaan RI tidak mendakwa dengan hukuman kebiri?” kata Guntur Romli, Kamis (9/12/2021).
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak (KSPPA) PSI Karen Pooroe mengatakan, pihaknya menyoroti proses hukum kasus guru presantren di Bandung, Herry Wirawan yang memerkosa 12 santriwati.
Ia mengaku telah mengadvokasi kasus pemerkosaan ini selama dua bulan terakhir. Kata dia, ia telah menginvestigasi, hadir ke persidangan, dan menemui para korban serta keluarga mereka.
“Sepertinya ada upaya menutup-nutupi kasus ini, agar tidak ‘meledak’ di media,” kata Karen Pooroe pada Kamis (9/12/2021).
Karen menyayangkan tuntutan jaksa yang tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2020 tentang hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
“Mestinya jaksa menuntut dengan hukuman kebiri. Hukuman ini penting untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,” lanjut Karen Pooroe.
Diketahui, Jaksa menuntut Herry Wirawan dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 KUHP yang hukumannya maksimal 15 tahun penjara.
Baca Juga: HNW Kecam Pemerkosa Belasan Santriwati: Hukum Maksimal, Tidak Hanya 20 Tahun Penjara
Tak hanya kebiri kimia, KSPPA-PSI juga beranggapan hukuman bisa ditambah dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk mengawasi gerak-gerik predator seksual. Identitas pelaku juga bisa diumumkan dengan jelas kepada publik agar bisa waspada.
“Selain tindakan kebiri kimia, dalam PP tersebut juga diatur soal pemasangan alat pendeteksi elektronik,” kata Karen Pooroe.
“Dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi, jangan hanya sebut inisial pelaku (HW) tapi tulislah Herry Wirawan,” tambahnya.
Tag
Berita Terkait
-
3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi
-
Kucing Parhan Pulang ke Senayan City: Kini Punya KTP dan AirTag
-
Gerindra Jelaskan Status PSI di Koalisi Pemerintah Usai 3 Pentolannya Mundur
-
Elite PSI Lepas Jabatan Partai: Sekadar Fokus Kabinet atau Sinyal Ganti Patron?
-
PSI Bela Gibran yang Mundur dari Wapres: Beliau Dulu Dilamar, Bukan Berebut Jabatan!
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Sejumlah Daerah Hadapi Kendala Teknis Porprov 2026, Banten Dinilai Mampu Jaga Standar Kompetisi
-
UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen
-
Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres
-
Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026
-
Tak Hanya Kehilangan Rumah, Warga Badui Juga Kehilangan Cadangan Pangan akibat Kebakaran