SuaraBanten.id - Nama Tri Rismaharini yang kini menjabat Menteri Sosial kian lama kian melambung. Tri Rismaharini baru-baru ini bahkan menggeser Anies Baswedan yang menempati posisi teratas.
Berdasarkan Hasil Survei Jakarta Research Center (JRC) yang digelar 1-10 April 2021 lalu elektabilitas Mensos Tri Rismaharini unggul atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Survei tersebut dilakukan secara tatap muka kepada 800 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error kuranf lebih 3,4 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan hasil survei JRC tersebut, elektabilitas Mensos Risma mencapai 37,1 persen. Atau unggul sekitar 5 persen dari Anies yang mencapai 32,4 persen.
"Terlepas tarik menarik pelaksanaan Pilkada 2022 atau 2024, namun elektabilitas Risma mengungguli Anies dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta," kata Direktur Komunikasi JRC Alfian P dilansir dari Antara, Jumat (16/4/2021).
Menurut Alfian, kinerja Anies tampak kedodoran setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2017.
Sementara itu Risma dengan gaya blusukan yang khas sejak menjabat Wali Kota Surabaya langsung mencuri perhatian.
Tipikal Risma sejalan dengan gaya kepemimpinan elite baru yang kerap membuat terobosan di tengah kekakuan birokrasi selama ini.
Nama lain yang cukup diunggulkan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan elektabilitas sebesar 7,8 persen.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Kewalahan, Atta Halilintar Ajak Mantap-mantap Tiap Hari
Menurut Alfian, AHY yang sebelumnya juga bertarung pada Pilkada DKI 2017, masih berpeluang untuk kembali maju.
Lalu ada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies sebelum kemudian maju berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Elektabilitas Sandi mencapai 7,8 persen.
Nama-nama lainnya adalah wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (2,8 persen), politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas (2,6 persen), serta Bupati Tangerang dan ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (1,1 persen).
Berikutnya politisi PKS yang diusung sebagai cawagub, Nurmansjah Lubis (0,6 persen), anggota DPR dari Nasdem Ahmad Sahroni (0,4 persen), dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung (0,3 persen).
"Sisanya elektabilitas sangat kecil, dan tidak tahu/tidak jawab 9,1 persen," ucap Alfian.
Berita Terkait
-
Mengintip Museum Papua yang Dikunjungi Anies Baswedan di Jerman, Punya Ratusan Artefak
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
Auto Salfok, Ucapan Selamat Anies ke Ultah Prabowo Bikin Netizen Geleng-geleng: Sentilan Berkelas!
-
Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74, Anies Baswedan: Semoga Allah Berikan Petunjuk...
-
Berapa Lama Anies Baswedan Menjabat Mendikbud? Kritik Sistem Pendidikan Indonesia Sudah Kuno
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
Terkini
-
Laba Rp41,2 Triliun dan Aset Tembus Rp2.100 Triliun, BRI Mantap Lanjutkan Strategi Buyback Saham
-
Viral, Pegawai Puskesmas di Kota Serang Asyik Senam saat Pasien Antri Pelayanan
-
Lantik 269 Pejabat Baru, Wali Kota Serang Minta ASN Rajin Turun ke Masyarakat
-
14.000 Lebih Pengunjung Padati FLOII Expo 2025: Bukti Potensi Besar Industri Tanaman Hias Indonesia
-
Cengkeh Terkontaminasi Radioaktif? Begini Penjelasan Lengkap Pemerintah Soal Kasus Lampung Selatan