Media Asing Soroti Kisruh Demokrat, Tuntut Keputusan Resmi Pemerintah

SuaraBanten.id - Moeldoko secara resmi menjadi ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Geger politik pertai demokrat ternyata tidak hanya menarik perhatian publik tapi juga disorot media internasional.

Salah satunya datang dari media Singapura, Channel News Asia yang menulis artikel berjudul "Indonesia president's aide named head of opposition party, but turmoil ensues".

"Seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo diangkat sebagai ketua partai oposisi pada hari Jumat (5 Maret), dalam sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen, meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya." demikian CNA mewartakan, Sabtu (6/3/2021).

Baca Juga: Andi Mallarangeng Duga Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat dari AHY

Dalam artikel itu, CNA juga menyebut, pengangkatan Moeldoko ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono melalui jumpa pers Jumat malam.

Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu disebut sebagai salah satu sosok yang berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.

"Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional itu digelar sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar," ujarnya.

AHY, julukan Agus bahkan mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan laporan ke aparat penegak hukum.

Media itu juga menyebut pemerintah diharap bisa memastikan ketua partai yang diakui negara. Sementara, SBY melalui konferensi pers menyebut, KLB Partai Demokrat abal-abal.

Baca Juga: Soal KLB, SBY: Bangsa Ini Berkabung, Akal Sehat Telah Mati

"Banyak yang tak percaya, Moeldoko tega, berdarah dingin, melakukan kudeta," kata SBY. Menurut SBY, perilaku Moeldoko jauh dari sikap ksatria dan nilai-nilai moral.

Sejumlah analis politik menilai, dengan resminya Moeldoko menjadi ketua Demokrat versi KLB, Jokowi akan mendapat keuntungan.