- Menteri ESDM menerbitkan keputusan pada 12 Februari 2026 yang menetapkan perairan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
- Gubernur Banten Andra Soni berencana berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk meminta kejelasan serta kemungkinan pencabutan keputusan tersebut.
- Pemerintah Provinsi Banten memastikan status wilayah pertambangan tidak otomatis membuat kawasan konservasi tersebut dapat dieksplorasi.
SuaraBanten.id - Penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memicu polemik. Gubernur Banten Andra Soni berencana berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk meminta kejelasan, termasuk kemungkinan pencabutan keputusan tersebut.
Perairan sekitar kawasan konservasi habitat Badak Jawa itu masuk dalam peta Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diterbitkan pada 12 Februari 2026.
Penetapan tersebut memunculkan kekhawatiran publik terhadap potensi aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi, terlebih di tengah wacana pemindahan atau relokasi populasi Badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Menanggapi polemik tersebut, Andra Soni menegaskan bahwa masuknya suatu wilayah ke dalam WUP tidak serta-merta membuat kawasan itu dapat dieksplorasi atau ditambang.
Baca Juga:Ingatkan Semua Pihak, Gubernur Banten : Jangan Coba-coba Pindahkan Badak Jawa dari TNUK
Menurutnya, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan perairan di sekitar TNUK tidak menjadi lokasi eksplorasi pertambangan.
"Tidak berarti masuk wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi, tidak. Jadi kita harus memastikan wilayah kita, tidak semua wilayah yang masuk pertambangan itu bisa dieksplorasi," kata Andra Soni, Selasa (17/11/2026).
Saat ditanya kemungkinan Pemprov Banten meminta Kepmen ESDM tersebut dicabut, Andra mengaku akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat.
Ia berharap ada kepastian mengenai status kawasan perairan TNUK sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kawasan konservasi.
"Itu nanti kita akan sampaikan (Kepmen dicabut). Tapi paling tidak kita akan sampaikan bahwa tidak ada kepastian wilayah (TNUK) tersebut bisa dilakukan eksplorasi, bisa menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya," ujarnya.
Baca Juga:Berpotensi Dongkrak PAD, Wali Kota Cilegon Buka Peluang Konser Besar di Stadion Seruni
Dalam Kepmen ESDM tersebut, pemerintah menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, perairan di sekitar TNUK ditandai dengan warna krem yang menunjukkan kawasan WUP. Sementara kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ditandai warna putih atau berada di luar wilayah pertambangan.
Adapun Wilayah Pencadangan Negara ditandai dengan arsiran merah.
WUP merupakan wilayah yang menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan gubernur dalam menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Wilayah tersebut mencakup potensi mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.
Sementara WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh wilayahnya melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.