Diduga Cacat Hukum! DPRD Panggil BKPSDM Terkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel

Direktur Serikat Pegiat dan Aktifis Urusan Publik (Speakup) Suhendar, menyoroti linimasa proses administrasi birokrasi evaluasi kinerja Sekda Kota Tangsel Bambang Noertjahjo

Andi Ahmad S
Rabu, 20 Mei 2026 | 17:52 WIB
Diduga Cacat Hukum! DPRD Panggil BKPSDM Terkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel
Komisi I DPRD Kota Tangsel memanggil BKPSDM untuk menjelaskan masa jabatan dan proses perpanjangan jabatan Sekda Kota Tangsel di ruang rapat DPRD, Selasa, 19 Mei 2026.[Wivy Hikmatullah/SuaraBanten]
Baca 10 detik
  • Masa jabatan Sekda Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, telah berakhir sejak 19 April 2026 tanpa adanya SK perpanjangan resmi.
  • Proses evaluasi kinerja dinilai cacat administrasi karena pembentukan tim evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan regulasi Permen PAN-RB Nomor 15/2019.
  • DPRD Kota Tangerang Selatan memanggil BKPSDM untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme perpanjangan masa jabatan Sekda tersebut.

SuaraBanten.id - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang diemban Bambang Noertjahjo masih berpolemik. Berdasarkan surat keputusan wali kota, saat ini diketahui bahwa masa jabatan Sekda Kota Tangsel telah berakhir sejak 19 April 2026 lalu. Sudah lewat satu bulan, belum ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan Sekda terbaru.

Direktur Serikat Pegiat dan Aktifis Urusan Publik (Speakup) Suhendar, menyoroti linimasa proses administrasi birokrasi evaluasi kinerja Sekda Kota Tangsel Bambang Noertjahjo, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, dalam rangka memperpanjang masa jabatan sekda.

“Jangan sampai terjadi perpanjangan masa jabatan Sekda Kota Tangsel karena faktor-faktor kronisme dan patronisme. Tetapi harus berdasarkan kelayakan sesuai dengan prinsip meritokrasi untuk pelayanan masyarakat,” kata Suhendar dikonfirmasi Rabu, 20 Mei 2026.

Suhendar menuturkan linimasa pengangkatan Bambang sebagai Sekda Kota Tangsel hingga proses evaluasi kinerja untuk perpanjangan masa jabatannya. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangsel nomor 133/Kep.84-Huk/2021 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bambang Noertjahjo, dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kota Tangsel tertanggal 19 april 2021.

Baca Juga:DPRD Tangsel Ngamuk! 11 Lapangan Padel Ilegal Nekat Beroperasi, Satpol PP Diminta Segel Secepatnya

Kemudian surat resmi Walikota Tangsel kepada Gubernur Banten nomor: 500.5.7.15/741/BKPSDM/2026 perihal permohonan anggota tim evaluasi kinerja dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 12 Februari 2026.

Kemudian, Surat balasan dari Gubernur Banten Nomor: T-800.1.3.6/160/BKD/2026 tanggal 27 Februari 2026 perihal penugasan anggota tim evaluasi kinerja dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangsel nomor 800.1.2.5/3306-PP/2026 tanggal 6 Maret 2026 perihal permohonan surat Rancangan Keputusan Wali Kota Tangsel tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tertanggal 6 Maret 2026.

Lalu Keputusan Walikota nomor: 800.1.5.3/Kep.93-Huk/2026 tentang tim evaluasi kinerja dan kompetensi JPT Pratama tertanggal 6 April 2026. Serta laporan tim evaluasi kinerja dan kompetensi JPT Pratama yang disampaikan kepada Wali Kota Tangsel pada 27 April 2026.

“Berdasarkan dengan fakta tersebut proses yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel sangat bertentangan dengan peraturan menteri PAN-RB nomor 15 tahun 2019 yang mana dalam regulasi tersebut disyaratkan, diharuskan, pertama pembentukan tim evaluasi diharuskan dilakukan sebelum tim evaluasi bekerja,” papar Suhendar.

Baca Juga:Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi

Suhendar menjelaskan, berdasarkan ketentuan ini, tim evaluasi bekerja adalah tiga bulan sebelum masa jabatan habis atau pada Desember 2025 dan maksimal Januari 2026. Sementara pada Februari, Pemkot Tangsel baru mengajukan surat permohonan tim evaluasi.

“Ini yang sangat bertentangan, semestinya tiga bulan tim ini bekerja dan tim ini bekerja dengan syarat terlebih dahulu dibentuk dan pembentukan itu sebelum tim bekerja. Sementara faktanya, tim ini baru dibentuk pada 6 April," Jelas Suhendar.

Suhendar yang juga praktisi hukum itu secara lugas menyebut, proses evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda Tangsel cacat secara administrasi birokrasi. Jika nanti diuji secara objektif baik melalui mekanisme apapun, keputusan terkait perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel akan mudah sekali dibatalkan.

“Merespon situasi ini, Gubernur Banten berdasarkan regulasi Permendagri nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukkan penjabat sekda, gubernur harus segera menunjuk penjabat sekda apabila terjadi kekosongan karena pejabat definitif habis sejak 19 April 2026 maka 5 hari kemudian gubernur harus segera menunjuk penjabat sekda,” tegasnya.

DPRD Panggil BKPSDM

Buntut sorotan proses dan mekanisme perpanjangan sekda tersebut, Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wahyudi Leksono untuk menjelaskan perihal terkait.

Ketua Komisi I DPRD Tangsel Ledy MP Butar Butar dan Wakil Ketua Komisi I, Ahmad Syawqi menanyakan sejumlah pertanyaan kepada BKPSDM diantaranya, apakah Sekda Bambang Noertjahjo masih berhak menandatangani berkas ketika masa jabatannya telah habis.

Lalu, lanjut Ledy, apakah Pemerintah Kota Tangsel perlu menunjuk pelaksana harian Sekda Tangsel guna menghindari kekosongan jabatan Sekda. Sementara, Syawqi mempertanyakan terkait linimasa pembentukan tim evaluasi yang melewati batas waktu tiga bulan yang diatur.

Ledy mengatakan, Komisi I DPRD Tangsel ingin memastikan kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kota Tangsel dalam hal evaluasi jabatan Sekda ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Kami dari DPRD hanya menekankan, satu, bentuk transparansi, ya. Kedua ada keterbukaan bahkan penyampaian langsung kepada publik, proses yang berjalan seperti apa sehingga semua bisa mengawal dan mengikutinya," kata Ledy Selasa, 19 Mei 2026.

Ledy menuturkan, dari jawaban BKPSDM Kota Tangsel perpanjangan masa jabatan Sekda Bambang Noertjahjo sudah mendapat rekomendasi.

"Tadi sudah juga mendengar secara langsung bahwa rekomendasi sudah turun di tanggal 4 dan 5 Mei, dan proses untuk Kepwal (perpanjangan masa jabatan Sekda-red) itu sedang berjalan," tutur Ledy.

Ledy meminta, Pemerintah Kota Tangsel khususnya BKPSDM jangan diam dan menghindar ketika polemik masa jabatan Sekda Kota Tangsel menimbulkan kegaduhan dan menjadi sorotan publik.

“Jadi jangan sampai kita hanya diam tiba-tiba sudah keluar hasilnya seperti apa ini kan nanti menjadi asumsi tidak baik,” tukasnya.

Kontributor : Wivy Hikmatullah

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini