- Gubernur Banten, Andra Soni, berkomitmen penuh mengawal aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cilangkahan agar segera terealisasi pusat.
- Pemprov Banten terus mendesak pemerintah pusat terkait pemekaran meskipun kebijakan moratorium DOB masih menjadi hambatan administratif utama saat ini.
- Pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Cilangkahan sebagai langkah strategis memastikan kesiapan wilayah sebelum resmi dimekarkan.
SuaraBanten.id - Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan sikap resminya untuk mengawal penuh aspirasi masyarakat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan.
Andra Soni menilai, wilayah Cilangkahan saat ini sudah berada dalam tingkat kesiapan yang sangat matang untuk memisahkan diri dari kabupaten induk demi percepatan pembangunan.
Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat menerima kunjungan dan berdialog dengan jajaran Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
Andra Soni mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten tidak pernah berhenti menyuarakan urgensi pemekaran Cilangkahan kepada Pemerintah Pusat. Meskipun kebijakan moratorium DOB masih menjadi pertimbangan pusat, Gubernur memastikan bahwa Banten tetap proaktif memberikan desakan administratif dan politis.
Baca Juga:Uang Rp1 M Disimpan di Kardus, Ini Siasat Abah Jempol Kelabui Korban Seleksi Akpol
"DOB Kabupaten Cilangkahan terus kita suarakan ke pusat dalam berbagai kesempatan. Kita terus proaktif mengingatkan terkait pemekaran itu," tegas Andra Soni, dilansir dari Antara, Selasa (19/5/2026).
Andra menjelaskan, sembari menunggu pencabutan kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten Lebak saat ini memfokuskan program pada peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan Banten bagian selatan.
Sejumlah program strategis telah diluncurkan untuk menunjang kesiapan daerah tersebut. Di sektor kesehatan, pemerintah telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping dan RSUD Cilograng.
Pemprov Banten juga mengalokasikan anggaran untuk program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), pembangunan irigasi, hingga jaminan pendidikan gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta.
"Fokus pembangunan kita banyak di wilayah Banten Selatan. Kita sadar aksesibilitas di sana harus ditingkatkan, sehingga ketika pemekaran itu dilakukan, layanan dasar dan fasilitas sudah dalam kondisi baik. Ke depan saya juga berencana membangun sekolah unggulan berbasis boarding school di sana," papar Gubernur.
Baca Juga:Sempat Main Bersama Anak, Pria di Serang Ditemukan Meninggal Saat Istri Urus KTP
Secara administratif, lanjutnya, seluruh persyaratan DOB Kabupaten Cilangkahan telah terpenuhi, bahkan sudah mencapai tahap keluarnya Amanat Presiden (Ampres). Oleh karena itu, Pemprov Banten juga telah mengakomodasi rencana pemekaran tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bakor PKC Herry Djuhaeri menyampaikan apresiasi nya atas langkah aktif yang dilakukan Gubernur Banten dalam memperjuangkan DOB Kabupaten Cilangkahan. Ia menilai, kawasan tersebut sudah sangat layak menjadi kabupaten mandiri karena cakupan wilayahnya yang luas serta ditunjang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.
"Insya Allah, kita akan lebih cepat mandiri jika sudah menjadi kabupaten sendiri," ucap Herry.
Herry menambahkan, wacana pemekaran Kabupaten Cilangkahan (yang sebelumnya disebut Kabupaten Malingping) sejatinya telah digagas sejak Banten masih bergabung dengan Provinsi Jawa Barat. Namun, dalam dinamikanya, pembentukan Provinsi Banten dan pemekaran daerah lain justru terealisasi lebih dahulu.
Ia pun menaruh harapan besar agar pemekaran DOB Kabupaten Cilangkahan dapat segera terwujud di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni.
"Beliau beberapa kali memfasilitasi kami bertemu dengan pimpinan DPR RI. Kami berharap pemekaran ini bisa terwujud di era beliau," katanya.
