SuaraBanten.id - Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta melepas segel di tempat hiburan malam Holywings Gatot Subroto Club V karena dianggap sudah melengkapi perizinan dengan nama yang baru.
"Semua yang sudah dilengkapi permohonan izin untuk tempat (usaha), bisa dilepaskan (segel)," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Menurut dia, permintaan lepas segel sudah diajukan lama karena pengelola ingin melakukan perawatan di dalam gedung tersebut setelah izinnya dicabut.
"Permintaan untuk cabut segel itu sudah lama, mereka mau 'maintenance' terhadap barang-barang yang selama ini ada di dalam karena kan mereka tidak bisa masuk karena disegel," ujar Arifin.
Baca Juga:Pemprov DKI Tegaskan Holywings Group Tidak Boleh Buka Lagi di Jakarta
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Benni Aguscandra menjelaskan, pengajuan izin dari pihak baru, bukan dari pihak atau yang berafiliasi dengan Holywings.
Menurut dia, apabila sebelumnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah dicabut, maka tidak diperkenankan memiliki afiliasi dengan pengelola lama.
Dia menjelaskan, pengajuan izin usaha melalui aplikasi "Online Single Submission" (OSS) atau proses perizinan daring dari pemerintah pusat.
Benni menambahkan, pengajuan izin kembali dilakukan sekitar periode Juli-Agustus 2022.
"Pengajuannya perusahaan lain, bukan lagi afiliasi Holywings (HW) dan si pemilik bangunan, kan dia sewa, pemilik bangunan sudah memutuskan kontrak dengan HW," katanya.
Baca Juga:Izin Dicabut Pemprov DKI, Holywings Group Dilarang Buka Gerai di Jakarta!
Mengingat ada 12 jaringan Holywings yang ditutup, Benni mengaku akan mengecek kembali, apakah hanya cabang di Jalan Gatot Subroto yang mengurus izin kembali atau merata 12 cabang lainnya.
Pemerintah Provinsi DKI melalui DPMPTSP mencabut izin 12 jaringan tempat hiburan malam itu berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.
Pelanggarannya terkait administrasi dan mekanisme penjualan minuman beralkohol. (Antara)
