"Kami telah mengkaji tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Cilegon, fokus kasus yang kita kaji adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kadishub Kota Cilegon UDA sebesar 530 juta terkait penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari PT Damar Aji Mufidah dan PT Hartanto Arafah yang sudah memasuki persidangan di pengadilan tipikor serang, namun kami menganggap kejari sebagai lembaga penegak hukum masih lambat dalam menangani kasus tersebut," ungkapnya.
Kasus retribusi parkir pasar keranggot yang dilakukan oleh Kadishub Kota Cilegon sudah masuk dalam pengadilan. Lanjut Iqbal, namun seperti yang dikatakan oleh pelaku UDA saat persidangan beberapa waktu lalu ada pihak atau orang lain yang menerima aliran dana dari jumlah 530 juta tersebut, salah satunya adalah Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian.
"Maka lagi-lagi kami ikatan mahasiswa cilegon mempertanyakan kesigapan serta keseriusan kejari dalam menangani kasus ini, jangan sampai orang-orang yang terlibat dalam kasus retribusi parkir ini terus bergerak bebas," tegasnya.
Selain kasus parkir, mahasiswa juga menuntut kasus pengadaan barang berupa tughboat PT PCM dan pihak ketiga PT Amindotex yang sampai saat perkembangan dan keberadaan barangnya (tughboat) masih belum terlihat.
Baca Juga:Pengacara Uteng Ungkap Tempat Penyerahan Aliran Suap Izin Parkir, Helldy Jawab Tudingan
"Pengadaan tugboat oleh PT PCM melalui PT Amindotex yang sudah di DP (Down Payment) sebesar 24 miliar untuk dua unit tughboat masih simpang siur keberadaannya, dari beberapa berita yang kita kaji ada berita yang menyatakan bahwa tughboat itu ada, namun keberadaan tughboat tersebut ada di Singapura," ujarnya.
"Kami menilai ini tidak masuk akal yang kemudian akan terus melahirkan asumsi-asumsi publik, maka demi menghindari hal tersebut kasus pengadaan tughboat ini harus segera diusut oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kejari," ucapnya.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
