SuaraBanten.id - AHY gagal dikudeta Moeldoko. AHY terima kasih ke Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersyukur pemerintah Jokowi menolak KLB Demokrat hasil Deli Serdang.
AHY terima kasih banget ke Presiden Jokowi yang membuktikan hukum ditegakkan dengan adil.
AHY menilai keputusan pemerintah menolak KLB itu adalah kemenangan bukan cuma untuk Partai Demokrat saja tapi juga kehidupan demokrasi di Indonesia.
AHY menegaskan Partai Demokrat tidak ada dualisme kepengurusan.
Baca Juga:KLB Deli Serdang Ditolak, AHY: Tak Ada Dualisme di Partai Demokrat
KLB Deli Serdang nyata inkonstitusional dan ilegal, apalagi makin ditegaskan oleh keputusan Kemenkumham yang menolak kepengurusan KLB tersebut.
“Tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Sekali lagi tidak ada dualisme. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” tegas AHY.
AHY menyampaikan syukur Alhamdulillah dan terima kasih ke sejumlah pihak, salah satunya adalah Presiden Jokowi.
“Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati kami menerima keputusan terseut. Kami bersyukur ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat tapi kehidupan demokrasi di Tanah Air, Alhamdulillah dalam kasus ini hukum ditegakkan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor Partai Demokrat yang disiarkan Kompas TV, Rabu (31/3/2021).
AHY mengucapkan deretan terima kasih kepada jajaran pemerintah yang telah bertindak objektif memutus KLB Demokrat.
Baca Juga:Gelar Pengajian, AHY-SBY Didoakan usai KLB Moeldoko dkk Ditolak Pemerintah
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargan setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk tegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya khususnya dalam KLB ilegal dan inkonstitusional,” ujar putra SBY itu.
AHY kemudian menyampaikan terima kasih ke Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran komisioner KPU, jajaran Kemenkumham dan unsur pemerintah lainnya.
Kementerian Hukum dan HAM tolak KLB Demokrat Deli Serdang karena tidak bisa melengkapi syarat pengesahan kepengurusan. Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pemerintah membuktikan transparan dan netral dalam memutus persoalan partai politik ini.
Nah setelah mengumumkan pemerintah tolak KLB Demokrat, Menkumham pun menyindir kubu dan pihak yang selama ini menyudutkan pemerintah dala kisruh Partai Demokrat ini. Apa ya kata Menkumham?
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemerintah telah terbuka dan objektif dalam memutus permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
“Kami sampaikan sejak sejak awal pemerintah bertindak objektif transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini,” tegas Yasonna dalam konferensi pers virtual, Rabu 31 Maret 2021.
