SuaraBanten.id - Bupati Pandeglang Irna Narulita adanya larangan helikopter milik capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mendarat di Alun-alun Pandeglang bukan karena didasari perbedaaan pilihan politik. Dia mengklaim, larangan itu diberlakukan untuk menegakkan aturan yang tertera dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Soal beda pilihan enggak masalah itu, saya enggak menggangu 02 maupun 01. Intinya aturan harus dipakai, itu kan aset negara,” kata Irna melalui sambungan telepon kepada BantenHits.com--jaringan Suara.com, Minggu (17/3/2019).
Alasan Prabowo dilarang mendarat dengan helikopter karena dia tak mau safari politik dari Ketua Umum Partai Gerindra itu berujung kepada pelanggaran pemilu. Pasalnya, dia khawatir ketika helikopter itu turun di Alun-alun Pandeglang akan memicu pelanggaran karena pendukung pasti akan berbondong-bondong menyambut kedatangan Prabowo.
“Saya juga arahkan (pendaratannya) ke Cadasari, tapi kan enggak mau. Maunya di jantung kota. Kalau di alun-alun kan aset pemkab, nanti kalau turun di sana. Massa menggeruduk, ada yel-yel dan lain-lain. Nanti terciderai,” jelasnya.
Baca Juga:Gempa 5,8 SR di Sumbawa Terasa Hingga Bali
Irna juga mengklaim sudah koordinasi dengan Ketua tim sukses pasangan Prabowo-Sandiaga wilayah Banten, Desmond J. Mahesa terkait izin pendaratan helikopter tersebut. Irna menyebut, kubu Prabowo-Sandiaga telah sepakat tidak akan turun di Alun-alun Pandeglang.
"Saya sebagai kepala daerah sudah sampaikan kepada pimpinan Pak Desmon, sama Pak Erin, sudah saya jelaskan, coba cari tempat yang lain, dan sudah di maklum, karena takut terciderai,” tandasnya.
Diketahui, buntut adanya larangan helikopter milik Prabowo mendarat di Alun-alun Padeglang itu banyak menuai protes. Bahkan, ulama kharismatik Abuya Murthado Dimyati menyebut kebijakan Irna merupakan tindakan gila.
