- Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan kenaikan UMP 2027 menjadi Rp3.372.828,70 di Kota Serang.
- Pengumuman resmi besaran upah minimum tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2026.
- Kebijakan kenaikan upah sebesar 8,77 persen ini bertujuan menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.
SuaraBanten.id - Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut naik 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Penetapan tersebut diumumkan Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Jumat 20 November 2026.
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.
"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30," kata Andra Soni.
Ia menjelaskan, penetapan kenaikan upah tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.
Pemprov Banten juga memperhitungkan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan tidak mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Andra Soni menegaskan, daya saing investasi Banten tidak seharusnya dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah.
Menurutnya, peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis harus menjadi fondasi pertumbuhan industri.
"Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres
Melalui kebijakan kenaikan UMP 2027 tersebut, Pemprov Banten berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
Pemerintah daerah berharap pertumbuhan investasi dan daya saing industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres
-
Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026
-
Tak Hanya Kehilangan Rumah, Warga Badui Juga Kehilangan Cadangan Pangan akibat Kebakaran
-
Kebakaran Saat Warga Terlelap, 19 Rumah Baduy Luar di Lebak Ludes hingga Rata dengan Tanah
-
Tega, Pria di Pandeglang Jadi Muncikari Pacar Sendiri dan Pasang Tarif Rp350 Ribu Sekali Kencan