Andi Ahmad S
Selasa, 17 November 2026 | 11:35 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh [SuaraBanten]
Baca 10 detik
  • Komisi III DPRD Kota Cilegon menyoroti realisasi PAD Kota Cilegon Tahun 2026 yang baru mencapai 65,32 persen per 15 November 2026.
  • Rahmatuloh menyatakan pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat karena rendahnya capaian berbagai komponen PAD.
  • DPRD meminta BPKPAD dan OPD segera mengoptimalkan penagihan piutang serta mengevaluasi potensi riil pendapatan untuk tahun 2027.

SuaraBanten.id - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Cilegon. Besaran realisasi yang baru mencapai 65,32 persen atau Rp677,14 miliar dari target Rp1.036,69 miliar.

Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 15 November 2026. Kondisi itu turut dikomentari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatuloh.

Menurutnya, capaian realisasi PAD patut menjadi perhatian serius. Karena, realisasi total pendapatan daerah mencapai 74,78 persen masih ditopang dana transfer pemerintah pusat, sementara kemampuan daerah menggali pendapatan sendiri belum menunjukkan hasil menggembirakan.

"Dari angka ini terlihat pendapatan daerah kita masih sangat bergantung pada dana transfer. Sementara PAD yang menggali sumber pendapatannya sendiri baru mencapai 65,32 persen. Ini harus menjadi perhatian BPKPAD dan seluruh OPD penghasil. Jangan sampai potensi pendapatan yang ada tidak tergarap maksimal," kata Rahmatuloh melalui keterangan persnya, Senin 16 November 2026.

Rahmatulloh juga menyoroti sejumlah komponen PAD yang realisasinya masih rendah. Pendapatan lain-lain PAD yang sah baru mencapai 28,9 persen.

Sementara retribusi daerah masih 59,58 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 67,59 persen, dan Pajak Daerah 68,63 persen.

Ia menegaskan, BPKPAD harus mengidentifikasi penyebab rendahnya capaian tersebut, bukan sekadar menyajikan laporan angka realisasi. Setiap OPD penghasil juga harus bertanggung jawab terhadap target pendapatan yang telah dibebankan kepadanya.

"Harus dibuka persoalannya. Mengapa realisasinya masih rendah? Apakah pendataan potensi belum maksimal, penagihan piutang belum berjalan, atau pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi masih lemah? Ini harus dijawab secara konkret, bukan sekadar alasan klasik bahwa target belum tercapai," tegasnya.

Rahmatuloh juga meminta pemerintah daerah segera menuntaskan penagihan piutang pajak dan retribusi, memastikan penerimaan sisa Transfer Antar Daerah dari pemerintah provinsi sebesar Rp34,40 miliar, serta mengonfirmasi setoran sisa dividen BUMD sebesar Rp10 miliar.

Baca Juga: Keberatan Badak Jawa Dipindahkan ke Alas Purwo, Dimyati : Itu Aset Banten

Ia menegaskan, capaian pendapatan tahun 2026 akan menjadi bahan evaluasi Komisi III dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan RKA Pendapatan 2027 bersama BPKPAD dan seluruh OPD penghasil.

"Kami tidak ingin target PAD setiap tahun hanya bagus di atas kertas, tetapi realisasinya terus tertinggal. Untuk 2027, target pendapatan harus dihitung berdasarkan potensi riil, disertai data yang jelas dan strategi pencapaian yang terukur. Setiap OPD penghasil harus bisa mempertanggungjawabkan target yang diajukannya," pungkasnya.

Load More