Dituduh Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Jadi Pemimpin Jangan Baper

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ungkap AHY.

Berikut pernyataan lengkap AHY:

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua Syalom Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rekan-rekan wartawan yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya di Taman Politik Wisma Proklamasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ini. Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam konferensi pers ini, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang perkembangan isu nasional dan dinamika politik di lingkungan Partai Demokrat.

Saya didampingi oleh Bung Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat; Bung Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan; dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli, Ketua Mahkamah Partai. Konferensi pers ini juga disaksikan oleh para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di 34 provinsi secara virtual. Mereka juga merepresentasi seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Baru saja, bersama para Ketua DPD tersebut, saya melakukan Rapat Pimpinan atau Commander's Call yang kami lakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini.

Pada kesempatan itu, ada tiga hal pokok yang telah kami bahas dan diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Pertama, pada awal tahun 2021 ini, masyarakat kita menghadapi serangkaian bencana. Mulai dari kecelakaan pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tentu menuntut kita, untuk bahu membahu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban.

Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada para pimpinan daerah dan cabang, serta seluruh kader Demokrat, yang turun secara langsung, untuk ikut memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya. Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat, untuk terus melanjutkan aksi nyata di lapangan.

Kedua, kondisi pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan, di mana kini per hari bisa mencapai lebih dari 11 sampai 12 ribu kasus, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta secara nasional. Sementara hospital occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit di sejumlah daerah sudah mencapai 80 persen. Untuk itu, kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19, khususnya 3M (Menjaga jarak, Memakai masker dan Mencuci tangan). Saya juga meminta para kader yang menjadi kepala daerah untuk terus menjalankan 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran.

Terkait situasi pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial kita, saya juga mendorong seluruh Pimpinan dan Kader Demokrat untuk terus melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah tanah air.

Baca Juga: Dengar Curhatan Soal Demokrat, Moeldoko: Saya Prihatin Melihat Situasi Itu

Rapat Pimpinan Partai Demokrat kali ini, juga membahas hal yang cukup serius yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini.

Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.

10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.