Kisruh Data Bansos, Kades: Pak Jokowi Kami Tak Mendata Sampai ke Alam Kubur

SuaraBanten.id - Kisruh Bantuan Sosial Tunai (BTS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Pandeglang, Banten, tak hanya terjadi di Kecamatan Carita. Hal serupa juga terjadi di sejumlah kecamatan.

Tak hanya itu, ditemukan pula calon penerima bantuan double bantuan dengan program lain. Bahkan orang yang sudah bertahun-tahun dinyatakan meninggal dunia pun turut menjadi calon penerima bantuan dari pemerintah pusat ini.

Berdasarkan pantuan jurnalis Banten.Suara.com di lapangan, ada sejumlah data yang tidak sesuai peruntukannya dari pengajuan yang dilakukan sejumlah kepala desa.

Contohnya di Desa Manggung Jaya, Kecamatan Bojong. Di desa ini ada sebanyak 69 orang yang mendapatkan bantuan. Enam diantaranya diketahui sudah meninggal.

Sementara, sebanyak 13 orang dan satu orang tanpa identitas karena belum pernah melakukan perekaman e-KTP, menerima double bantuan program. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu).

Kisruh data Bantuan Sosial (Bansos) ini pun membuat Kepala Desa Manggung Jaya Hendra Wahyudi mengeluarkan keluh kesahnya di akun Facebook.

Dalam postingannya, Hendra menyatakan bahwa data calon penerima yang keluar dari pemerintah pusat tak sesuai dengan pengajuannya.

Ia pun meng-upload foto surat undangan untuk warganya yang bernama Mariam sebagai calon penerima bansos yang kenyataannya sudah meninggal.

"Wahai Pak Presiden Jokowi. Atuh kieu carana mah kami mah diadukeun jeung masyarakat Pak. (Wahai Pak Presiden Jokowi, kalau begini caranya kamu diadukan dengan masyarakat kami)."

Baca Juga: Layani Lelaki Hidung Belang, Seorang WTS Tak Tahu Dibayar Pakai Uang Palsu

"Inilah sebagian kecil warga yang tidak kami usulkan karena sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, tapi kenapa muncul lagi. Sumpah kami tidak pernah mendata ke alam kubur karena itu bukan tugas kami," tulis Hendra, Senin (11/5/2020).

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Hendra menjelaskan dari jumlah penerima sebanyak 69 orang, yang bisa dicairkan sesuai peruntukannya hanya 49. Sisanya yang dianggap bermasalah diserahkan kembali ke pihak Kecamatan Bojong.

Menurutnya, warga yang sudah meninggal masih bisa diambil oleh pihak ahli waris. Hanya saja yang membuat Hendra heran dan menjadi bahan pertanyaannya, kenapa nama-nama yang sudah meninggal tersebut muncul.

Padahal saat pendataan pihak desa tidak mengusulkan. Sedangkan, lanjut Hendra, masih banyak warganya yang membutuhkan bansos tersebut.

"Ya (ada kecemburuan sosial) kalau masyarakat yang awam, tapi kebanyakan sudah mengerti, nggak mungkin RT sama desa mengajukan yang sudah di alam kubur. Berarti data yang rilis oleh Kementerian Sosial ini acuannya dari mana?" imbuhnya.

Hendra tak menyangka bila postingannya itu viral di media sosial hingga diketahui Bupati Pandeglang serta beberapa pejabat di Pandeglang.

Kabar baiknya, kata Hendra, bakal ada update data baru sebagai penerima bansos sesuai pengajuan desa sebelumnya. Rencananya bakal ada 112 orang penerima.

Nantinya bagi warga yang tidak ter-cover bantuan pusat akan di-cover dari bantuan provinsi, Kabupaten dan Dana Desa (DD).

Persoalan polemik data warga yang meninggal juga terjadi di Desa Koranji, Kecamatan Pulosari. Kepala Desa Koranji Solehudin menyebutkan, ada kurang lebih 10 orang yang terdata sebagai calon penerima yang sudah ternyata meninggal. Sisanya termasuk penerima double program bantuan lainnya.

"Sedikit sih paling di bawah 10 orang (meninggal) cuman ada yang ganda suami istri dapat. Ada yang belum, ada juga yang PKH-nya udah tercoret, kayaknya masih pakai data lama, bukan hasil pendataan desa," ujarnya.

Solehudin mengaku pihaknya mengajukan sebanyak 446 calon penerima ke Kemensos dan hanya terealisasi sebanyak 136 orang. Lantaran tidak sesuai pengajuan, ia tengah berkoordinasi dengan pihak kecamatan supaya warga yang meninggal segera diganti.

Ia berharap warganya bisa mendapatkan bantuan dampak dari pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan nanti kan masih ada dari provinsi, Kabupaten dan BLT dana desa, harapnya ke-cover semua," ungkapnya.

Polemik serupa terjadi di Desa Girijaya, Kecamatan Saketi. Dari 172 orang calon penerima, hanya 152 orang yang betul-betul sebagai calon penerima. Sisanya 6 orang meninggal dunia, 1 orang penerima PKH, 1 orang KKS dan 8 orang penerima Jamsosratu.

"Sisanya pindah (domisili), double nama dan transmigrasi 1 orang," kata Kepala Desa Girijaya Tedi Setiadi.

Kontributor : Saepulloh